[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce945204-ec19-4f2a-a483-f2db087ccd2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Pangkalpinang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-06-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Menara Telekomunikasi di Kota Pangkalpinang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MENARA-TELEKOMUNIKASI-DI-KOTA-PANGKALPINANG
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Tahun 2012 Nomor 07
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Menara Telekomunikasi di Kota Pangkalpinang
ABSTRAK:	\n \n Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan jangkauan dan kapasitas sinyal,\r\nUntuk tercapainya efektifitas, efisiensi, estetika, keamanan lingkungan dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, maka pembangunan menara telekomunikasi perlu disinergikan dengan ketersediaan ruang di Kota Pangkalpinang serta perkembangan kebutuhan menara telekomunikasi.\r\nPenyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan pusat di bidang telekomunikasi dan informatika telah dilimpahkan kepada daerah, oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat payung hukum sebagai dasar penyelenggaraan urusan dimaksud. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Thn 1945; UU No.28 Thn 1959; UU No.36 Thn 1999; UU No.27 Thn 2000;UU No.28 Thn 2002; UU No.32 Thn 2004; UU No.26 Thn 2007; UU No.12 Thn 2011; UU No.52 Thn 2000; UU No.53 Thn 2000; PP No.36 Thn 2005; PP No.38 Thn 2007; PP No.41 Thn 2007; Perda No.02 Thn 2008; Perda No.24 Thn 2009. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang menara telekomunikasi dikota pangkalpinang; perizinan menara telekomunikasi; kolokasi dan relokasi; pengawasan dan pengendalian; sanksi administratif; ketentuan penyidikan;ketentuan pidana; pengecualian; ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang menara telekomunikasi di Kota Pangkalpinang. Tujuan pembentukan peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi operator telekomunikasi dalam pengembangan dan pemanfaatan menara telekomunikasi, dengan tetap menjaga efisiensi dan estetika ruang kota. Peraturan ini mengatur penempatan menara telekomunikasi yang memperhatikan ketersediaan ruang, kepadatan pengguna jasa telekomunikasi, serta kesesuaian dengan tata ruang wilayah, estetika, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Persebaran menara dibagi dalam zona-zona berdasarkan kepadatan penduduk, kerapatan bangunan, sarana dan prasarana, serta letak strategis wilayah. Menara telekomunikasi diklasifikasikan menjadi menara tunggal dan menara bersama, dengan desain yang disesuaikan dengan peletakannya. Pembangunan menara bersama diutamakan, dan operator diharuskan menyiapkan konstruksi yang memenuhi syarat untuk menara bersama. Setiap pembangunan menara wajib memiliki rekomendasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota. Penyedia menara wajib memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh operator untuk menggunakan menara bersama. Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan menara bersama. Menara telekomunikasi wajib diasuransikan, dan pemilik bertanggung jawab atas kecelakaan yang timbul. Pemilik menara wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan secara berkala.","transitional_provisions","1. Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan belum membangun menaranya sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis dan menara telekomunikasi tidak disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka menara tersebut harus ditertibkan oleh Walikota.\n4. Penyedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direlokasi ke dalam menara telekomunikasi bersama.\n5. Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab operator yang bersangkutan.\n6. Konstruksi hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 24, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 3 (tiga) kali pemberitahuan dan tidak diambil oleh pemilik, maka konstruksi menjadi milik Pemerintah Kota.\n7. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara relokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.","sanctions","Penyedia menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran menara.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PANGKALPINANG

REGIONAL REGULATION OF PANGKALPINANG CITY
NUMBER 7 OF 2012
ABOUT

TELECOMMUNICATION TOWERS IN PANGKALPINANG CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce945204-ec19-4f2a-a483-f2db087ccd2f","actionData","errors"]