[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce93e243-e66b-487c-93ec-e2c722462f9f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan","short_title","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-07-28","effective_date","2023-07-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","696d3673-ce70-485b-a0dd-fd8c9dfb493f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan","short_name","Peraturan BPK","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","BPK RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemilihan - Ketua - Wakil Ketua - Badan Pemeriksa Keuangan - Tata Cara - bpk
2023
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 4, LN 2023 (22/BPK) : 7 hlm.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan TENTANG Tata Cara Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. \n Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006 dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019. \n Peraturan BPK ini mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketua dan/atau Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Anggota BPK melalui Sidang Anggota dengan masa jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua selama 5 (lima) tahun. Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua diselenggarakan dalam Sidang Anggota yang dihadiri secara fisik dan bersifat tertutup. Sidang Anggota diselenggarakan apabila dihadiri oleh seluruh Anggota BPK. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023. \n Lampiran file: 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3/BPK);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan BPK ini mengatur tata cara pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua BPK. Pemilihan dilakukan dari dan oleh Anggota BPK melalui Sidang Anggota dengan masa jabatan 5 tahun. Sidang Anggota dapat diselenggarakan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua, Ketua saja, atau Wakil Ketua saja. Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat; jika tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara secara bebas dan rahasia. Setiap Anggota BPK berhak memilih dan dipilih. Kuorum Sidang Anggota adalah kehadiran seluruh anggota, namun dapat ditunda jika tidak terpenuhi. Jika setelah penundaan kuorum tetap tidak terpenuhi, sidang dapat dilanjutkan dengan kuorum minimal 50% + 1 anggota. Hasil pemilihan ditetapkan dalam Keputusan BPK dan diberitahukan kepada Presiden. Ketua dan/atau Wakil Ketua terpilih mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Mahkamah Agung. BPK melakukan evaluasi kepemimpinan Ketua dan/atau Wakil Ketua setiap 2 tahun 6 bulan dalam Sidang BPK, yang dapat memutuskan untuk melanjutkan atau melakukan pemilihan kembali.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE SUPREME AUDIT BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2023
CONCERNING
PROCEDURES FOR THE ELECTION OF CHAIRPERSON AND/OR VICE CHAIRPERSON
OF THE SUPREME AUDIT BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE SUPREME AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 15 paragraph (5) of Law Number 15 of 2006 concerning the Supreme Audit Board, it is necessary to establish a Regulation of the Supreme Audit Board regarding the Procedures for the Election of the Chairperson and/or Vice Chairperson of the Supreme Audit Board; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 15 of 2006 concerning the Supreme\nAudit Board (State Gazette of the Republic of\nIndonesia Year 2006 Number 85, Supplement to the State\nGazette of the Republic of Indonesia Number 4654); \n Regulation of the Supreme Audit Board Number 1 of\n2019

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce93e243-e66b-487c-93ec-e2c722462f9f","actionData","errors"]