[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce88642f-3fab-4e08-ae41-d59e841c79e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-01-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Way Kanan","place_of_enactment","Blambangan Umpu","theme","PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembangunan, pengendalian, pengawasan, menara telekomunikasi, kesehatan masyarakat
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:	\n \n a. dalampembangunan, pengendalian danpengawasan menara telekomunikasi harusmemperhatikan faktor keamanan lingkungan,kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan; \r\nb. berdasarkan ketentuanPasal 4 ayat (1)Peraturan Menteri Komunikasi danInformatikaNomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentangPedoman Pembangunan dan Penggunaan MenaraBersama Telekomunikasi yang menyatakanPemerintah Daerah harus menyusun pengaturanpenempatan lokasi menara sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku; \r\nc. pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentangPembangunan, Pengendalian dan PengawasanMenara Telekomunikasi; \n 1.Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar NegaraKesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999; \r\n3.Undang-Undang Nomor36 Tahun 1999 ;\r\n4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;\r\n5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;\r\n6.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014;\r\n7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;\r\n8.Peraturan Menteri Telekomunikasi danInformatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/9/2005;\r\n9.Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008;\r\n10.Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010; \n Mengenai peraturan dalam pembangunan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum, dan peraturan ini juga bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018. \n 25 Halaman, dan 8 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan, pengendalian, dan pengawasan menara telekomunikasi di Kabupaten Way Kanan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika lingkungan dalam pembangunan menara telekomunikasi, serta melaksanakan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait pengaturan penempatan lokasi menara.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan Menara Bersama, serta mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan, dan kepentingan umum.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penetapan zona pembangunan menara yang wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana detail tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
Pembangunan menara harus digunakan secara bersama (Menara Bersama) dengan memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi, dengan batasan maksimal tiap menara digunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
Penyedia menara dapat berupa penyelenggara telekomunikasi atau bukan penyelenggara telekomunikasi, dengan ketentuan bahwa penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi harus merupakan perusahaan nasional.
Pembangunan menara wajib memiliki IMB Menara dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
Pengoperasian Menara Bersama dapat dilakukan oleh penyedia menara atau pengelola menara, yang bertanggung jawab terhadap kelaikan fungsi bangunan menara.
Pengecualian ketentuan pembangunan Menara Bersama untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian Menara Khusus yang memerlukan kriteria khusus.
Ketentuan pembangunan menara di kawasan tertentu yang harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud dan mendapat izin Bupati.
Ketentuan pembangunan dan pengoperasian menara tambahan penghubung dan menara kamuflase.
Jaminan pembongkaran menara yang diberikan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membongkar menara atas beban biaya penyelenggara telekomunikasi.
Kewajiban penyedia menara atau pengelola menara untuk memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama.
Prinsip-prinsip penggunaan Menara Bersama yang harus memperhatikan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Kewajiban memiliki izin bagi setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang akan membangun Menara Bersama.
Kewajiban dan hak penyedia menara yang telah mengadakan perjanjian/kerjasama dan memiliki izin.
Larangan membangun menara sebelum memenuhi syarat perizinan.
Ketentuan mengenai biaya penggunaan menara bersama.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","1. Menara yang sudah didirikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus memperoleh Rekomendasi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.\n2. Menara yang sudah didirikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan belum digunakan secara bersama, harus dijadikan Menara Bersama paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang atau Badan yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin diberikan peringatan berupa teguran secara tertulis.\n2. Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.\n3. Setiap pemilik Menara Telekomunikasi yang membangun Menara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain dikenakan biaya kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF WAY ΚΑΝΑΝ REGENCY
YEAR 2018 NUMBER 2

REGIONAL REGULATION OF WAY KANAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
CONSTRUCTION, CONTROL AND SUPERVISION OF TELECOMMUNICATION TOWERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WAY KANAN,

Considering:

that in the construction, control and supervision of telecommunication towers, attention must be paid to environmental safety factors, public health and environmental aesthetics;
that based on the provisions of Article 4 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 concerning Guidelines for the Construction and Use of Joint Telecommunication Towers which states that the Regional Government must prepare regulations for the placement of tower locations in accordance with the provisions of applicable laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce88642f-3fab-4e08-ae41-d59e841c79e6","actionData","errors"]