[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce7b7dcc-8f2c-48ff-a2cf-60b15464fa8a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2018","number","15","year","2018","published_date","2018-11-30","effective_date","2018-12-03","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat","place_of_enactment","Pangkalan Bun","theme","Pajak Sarang Burung Walet","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK SARANG BURUNG WALET
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2018/No.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 3 ayat (4), Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak \r\nkabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; \n 1. Nama, objek, dan subjek pajak;\r\n2. Dasar pengenaan tarif, perhitungan dan wilayah pemungutan;\r\n3. Tata cara pemungutan pajak;\r\n4. Masa pajak, tahun pajak dan saat pajak terutang;\r\n5. Surat tagihan pajak;\r\n6. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;\r\n7. Keberatan dan banding;\r\n8. Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;\r\n9. Pengembalian kelebihan pembayaran;\r\n10. Pembukuan dan pemeriksaan; \r\n11. ketentuan khusus;\r\n12. pelaksanaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kolawaringin Baral Nomor 20 Tahun 2010 \r\ntentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 dan perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Pajak:** Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan tersebut.\n2. **Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan, dan Wilayah Pemungutan:** Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet, dengan tarif sebesar 10%. Pajak dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan/pengusahaan sarang burung walet.\n3. **Tata Cara Pemungutan Pajak:** Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Wajib Pajak membayar pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau membayar sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.\n4. **Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Saat Pajak Terutang:** Masa pajak adalah 1 (satu) tahun kalender setelah pengambilan sarang burung walet, dan pajak terutang pada saat pengambilan sarang burung walet.\n5. **Surat Tagihan Pajak (STPD):** Bupati dapat menerbitkan STPD jika pajak tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis/hitung, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi.\n6. **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak:** Diatur mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.\n7. **Keberatan dan Banding:** Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, dll. Banding diajukan ke Pengadilan Pajak.\n8. **Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administrasi:** Bupati dapat melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak, dan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi.\n9. **Pengembalian Kelebihan Pembayaran:** Diatur mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak.\n10. **Kedaluwarsa Penagihan:** Hak penagihan pajak kedaluwarsa setelah 5 tahun, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.\n11. **Pembukuan dan Pemeriksaan:** Wajib pajak dengan omzet tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Pejabat berwenang menguji kepatuhan Wajib Pajak.\n12. **Ketentuan Khusus:** Pejabat dilarang memberitahukan informasi Wajib Pajak kepada pihak lain.\n13. **Pelaksanaan dan Pengawasan:** Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan Peraturan Daerah ini, dan pengawasan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.\n14. **Ketentuan Penyidikan:** Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang kurang dibayar.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak merahasiakan informasi wajib pajak dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan informasi wajib pajak dapat dipidana kurungan paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet","link","","revoked_by",[101],{"_95":102,"_97":103,"_36":104},"PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/281085/perda-kab-kotawaringin-barat-no-8-tahun-2023","8d66620e-174b-4579-8f6f-20f5b17e78eb","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTAWARINGIN BARAT
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOTAWARINGIN BARAT REGENCY
NUMBER 15 OF 2018
CONCERNING
SWALLOW'S NEST TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTAWARINGIN BARAT,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Government Regulation of the Republic of
Indonesia Number 55 of 2016 concerning General Provisions
and Procedures for Regional Tax Collection Article 3 paragraph (4),
Swallow's Nest Tax is a type of Regency/City Tax
that is paid independently based on
calculation by the Taxpayer;
that with the enactment of Regional Regulation of Kotawaringin Barat
Regency Number 6 of 2016 concerning
Formation and Structure of Regional Apparatus Organizations of Kotawaringin Barat
Regency, there is a change in the nomenclature of the Regional Apparatus
Work Unit of Kotawaringin Barat Regency;
that based on the considerations as referred to
in letters a and b, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce7b7dcc-8f2c-48ff-a2cf-60b15464fa8a","actionData","errors"]