[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce7896e0-ffdd-4bb1-8bc9-e649f5e36dda","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-04-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung Barat","place_of_enactment","Ngamprah","theme","Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2015/3 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2015. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bandung Barat. Latar belakangnya adalah bahwa perempuan dan anak merupakan aset bangsa yang perlu dilindungi hak-haknya dari kekerasan dan diskriminasi, serta amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara sistemis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu; meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah; meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan; dan mendorong kelembagaan yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pengarusutamaan Gender (PUG): Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender melalui analisis gender. Dibentuk Pokja PUG yang bertugas mempromosikan dan memfasilitasi PUG, menyusun program kerja, dan mendorong perencanaan dan penganggaran responsif gender. Setiap SKPD memiliki Focal Point PUG.
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP): Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP di berbagai bidang pembangunan, termasuk aksi afirmasi di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi.
Perlindungan Perempuan dan Anak: Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan upaya pencegahan kekerasan, menyediakan layanan bagi korban kekerasan, dan membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu.
Kabupaten Layak Anak (KLA): Pemenuhan hak anak dilaksanakan secara terpadu dan sistematis melalui Kebijakan Pengembangan KLA. Dibentuk Gugus Tugas KLA.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang perlindungan perempuan dan anak dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.\n2. Sanksi juga dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.\n3. Sanksi juga dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF WEST BANDUNG REGENCY
NUMBER 3 OF 2015
ON
IMPLEMENTATION OF WOMEN'S EMPOWERMENT
AND CHILD PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANDUNG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that women and children are national assets that
play a role in the process of continuing and creating a generation that
quality needs to be guaranteed for fulfillment
their rights and protection from acts of violence and
discrimination;
that based on Article 7 paragraph (2) letter n Regulation
Government Number 38 of 2007 on the Division of Affairs
Government between the Government, Regional Government
Province and Regency/City Regional Government,
Women's Empowerment and Child Protection is
government affairs that must be organized by
Regional Government;
that based on the considerations referred to
in letters a, and b, it is necessary to form a Regulation
Region on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce7896e0-ffdd-4bb1-8bc9-e649f5e36dda","actionData","errors"]