[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce732193-27a2-4761-beef-65e685c9ab15","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2004","number","8","year","2004","published_date","2004-02-27","effective_date","2004-03-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - pendaftaran - penduduk - dan - pencatatan - sipil
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kab. Bogor Tahun 2014 No. 157
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam upaya penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang kependudukan maka perlu membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Penglemen Pencatatan Sipil Eropah Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa; Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia; Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Insonesia Kristen,Jawa, Madura dan Minanghasa; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 62 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1961; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; PP No. 32 Tahun 1954; PP No. 45 Tahun 1954; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 72 Tahun 1994; PP No. 32 Tahun 1994; PP No. 25 Tahun 2000; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2001. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pendftaran Penduduk, Pecatatan Sipil, Hak Kewajiban Dan Larangan, Pembinaan Pengendalian Dan Pengwasan, Pelaporan, Retribsi, Sanksi Administratif, etentuan Pidana, Penyidikan, Dan etentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2004. \n 43 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 2 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Bogor. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pendaftaran Penduduk: Mencakup pelaporan kelahiran, pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendaftaran lahir mati, pendaftaran kematian, pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, perubahan status kewarganegaraan dan kependudukan, mutasi penduduk dan biodata penduduk, serta penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Pencatatan Sipil: Meliputi pencatatan akta kelahiran (umum dan tambahan), akta perkawinan non-Muslim, akta perceraian non-Muslim, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, akta pengakuan dan pengesahan anak, akta kematian (umum dan istimewa), akta pengangkatan anak (adopsi), dan akta perubahan nama.
Hak dan Kewajiban Penduduk: Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Penduduk wajib memiliki KTP jika telah berusia 17 tahun atau lebih atau telah kawin, memperpanjang KTP tepat waktu, melaporkan mutasi dan perpindahan penduduk, serta memberikan data yang jelas dan benar.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan terkait penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 35, 37, 54 huruf c atau d, dan atau Pasal 55 huruf c dapat dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan atau pembatalan dokumen kependudukan atau catatan sipil.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 54 huruf a dan atau huruf b, dan atau Pasal 55 huruf a dan atau huruf b diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 8 OF 2004
on
IMPLEMENTATION OF POPULATION REGISTRATION AND
CIVIL REGISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI BOGOR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in an effort to implement the authority of the region in the field of population, to realize orderly administration, legal certainty, and improve services to the community, it is necessary to have regulations on the implementation of population registration and civil registration;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation on the Implementation of Population Registration and Civil Registration;

Bearing in Mind :

European Civil Registry Regulations (Staatsblad of 1849 Number 25);
Chinese Civil Registry Regulations (Staatsblad of 1917 Number 130) as amended by Staatsblad of 1919 Number 81;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce732193-27a2-4761-beef-65e685c9ab15","actionData","errors"]