[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce5bbb64-f233-4378-8c74-506e4a01a2fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lembaga kemasyarakatan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/NO.9, TLD NO.78
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2003 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan \r\n3. Undalg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.\r\n7. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan; \r\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Taiun 2006 tentang Kelurahan.\r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2013. \n 33 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di Kabupaten Luwu Timur. LKK dibentuk untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan. Jenis LKK meliputi LPMK, TP PKK Kelurahan, RT, RW, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.

LPMK bertugas menyusun rencana pembangunan partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. TP PKK Kelurahan bertugas menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan, menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK, menggali potensi masyarakat, melaksanakan penyuluhan, membina pelaksanaan program kerja, berpartisipasi dalam program instansi terkait kesejahteraan keluarga, membuat laporan, melaksanakan tertib administrasi, dan mengadakan konsultasi. RT/RW bertugas membantu lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Karang Taruna bertugas menanggulangi masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda.

LKK berwenang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. LKK berkewajiban memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengembangkan kehidupan pemerintahan di kelurahan, menjalin kemitraan, menjaga etika dan norma, serta membantu lurah dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pengurus LKK dipilih secara musyawarah dan mufakat, dengan persyaratan tertentu seperti warga negara Indonesia, beriman, setia pada Pancasila dan UUD 1945, berdomisili di kelurahan, berpendidikan minimal SMA (untuk LPMK), dan tidak merangkap jabatan di lembaga kemasyarakatan lain.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, LKK yang telah dibentuk masih tetap berlaku sampai dengan jangka paling lama 2 (dua) tahun, dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST LUWU
REGIONAL REGULATION OF EAST LUWU REGENCY
NUMBER 9 YEAR 2013
on
VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST LUWU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 22 paragraph (1) of Government Regulation Number 73 of 2005 on Urban Village, it is necessary to establish a Regional Regulation on Urban Village Community Institutions;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 7 of 2003 on the Establishment of East Luwu Regency and North Mamuju Regency in The Province of North Sumatera (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 27, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4270);
Law Number 32 of 2004 on Regional Government (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce5bbb64-f233-4378-8c74-506e4a01a2fc","actionData","errors"]