[{"_1":2,"_104":-5,"_105":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce527476-f5ba-446d-af14-3ac2db6b760a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_100":101,"_102":103},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":-5,"_44":45,"_46":47,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":-5,"_74":-5,"_75":-5,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":-5,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":99},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026","number","year","2026","published_date","2026-02-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"feb8f454-1631-42b4-a835-e67ae0546d27","Pasar Modal & Bursa Komoditi","tags",[],"location","place_of_enactment","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan pendahulu.","scope_and_parties","Peraturan ini mengatur tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas (ETF Emas). Ruang lingkupnya mencakup ketentuan umum, pedoman penerbitan Unit Penyertaan ETF Emas, pedoman pengelolaan ETF Emas, pedoman prospektus ETF Emas, Dealer Partisipan dan Sponsor, pencatatan awal Unit Penyertaan ETF Emas, penawaran oleh agen penjual Efek Reksa Dana, dan Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (EGR). Peraturan ini berlaku bagi Manajer Investasi, Bank Kustodian, Penyedia Emas, Penyimpan Emas, Dealer Partisipan, Sponsor, dan Pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan dan perdagangan ETF Emas.","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 2 Tahun 2026 bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional dan mendukung pendalaman pasar melalui penambahan variasi produk investasi berupa Reksa Dana baru yang diperdagangkan di bursa efek dengan portofolio emas (ETF Emas).\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n* **Definisi dan Ruang Lingkup**: Mendefinisikan ETF Emas sebagai reksa dana dengan unit penyertaan yang diperdagangkan di bursa efek dengan aset dasar emas. Peraturan ini juga mendefinisikan pihak-pihak terkait seperti Penyedia Emas, Penyimpan Emas, Dealer Partisipan, dan Sponsor.\n* **Kewajiban dan Ketentuan ETF Emas**: ETF Emas wajib memenuhi ketentuan umum reksa dana dan ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan ini, termasuk penyimpanan emas sebagai aset dasar, prosedur penciptaan dan penjualan kembali unit penyertaan, penentuan nilai pasar wajar, acuan kinerja, tujuan investasi, serta kewajiban Manajer Investasi untuk mengumumkan komposisi portofolio dan jumlah unit penyertaan.\n* **Pengelolaan Berdasarkan Prinsip Syariah**: ETF Emas dapat dikelola berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.\n* **Penerbitan Unit Penyertaan**: Unit Penyertaan ETF Emas ditawarkan melalui Penawaran Umum, yang mensyaratkan Manajer Investasi untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dan melampirkan berbagai dokumen terkait.\n* **Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian**: Manajer Investasi memiliki kewajiban terkait pengelolaan portofolio, penyimpanan aset, pembukuan, pelaporan, dan pengumuman informasi. Bank Kustodian bertugas memberikan jasa penitipan kolektif, mendaftarkan kekayaan ETF Emas, memisahkan kekayaan, serta melakukan pembukuan dan pelaporan.\n* **Larangan**: Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang bertindak untuk diri sendiri dalam transaksi aset ETF Emas, menghentikan pengelolaan tanpa penunjukan pengganti, memiliki hubungan afiliasi yang tidak diizinkan, dan terlibat dalam transaksi yang berisiko.\n* **Aset Dasar Emas**: Portofolio investasi ETF Emas wajib memiliki minimal 95% pada aset emas dengan standar kemurnian tertentu (99,9% atau 99,5%) dan maksimal 5% pada instrumen pasar uang, deposito, atau kas. Penyimpanan emas wajib dilakukan atas nama ETF Emas pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian.\n* **Penyedia dan Penyimpan Emas**: Mengatur pihak yang dapat menjadi Penyedia Emas dan persyaratan penyimpanan aset emas oleh Penyimpan Emas.\n* **Prospektus**: Prospektus ETF Emas wajib memuat informasi rinci mengenai Kontrak Investasi Kolektif, perjanjian terkait, informasi pihak-pihak terkait, metode penentuan nilai pasar wajar, dan tata cara penjualan kembali.\n* **Dealer Partisipan dan Sponsor**: Mengatur kewajiban Manajer Investasi membuat kontrak dengan Dealer Partisipan untuk likuiditas pasar dan dengan Sponsor jika melibatkan penyertaan modal.\n* **Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (EGR)**: EGR diterbitkan oleh Penyimpan Emas dan dapat diperdagangkan, serta wajib memuat informasi yang sama dengan emas fisik yang mendasarinya.\n* **Pemeriksaan dan Tindakan OJK**: OJK berwenang melakukan pemeriksaan atas aset emas dan dapat melakukan tindakan tertentu serta mengumumkan pengenaan sanksi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 7 ayat (2) dan (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan (5), Pasal 19, Pasal 22 ayat (2), (3), dan (5), Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30 huruf a, Pasal 31, Pasal 32 ayat (5) dan (6), Pasal 34, Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (4) dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan/atau pencabutan izin orang perseorangan.\n3. Sanksi administratif dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis, dan denda dapat dikenakan tersendiri atau bersamaan dengan sanksi lainnya.\n4. OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap pelanggaran dan mengumumkannya kepada masyarakat.","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2026
CONCERNING
MUTUAL FUNDS IN THE FORM OF COLLECTIVE INVESTMENT CONTRACTS WHOSE UNITS OF PARTICIPATION ARE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE WITH GOLD AS THE UNDERLYING ASSET

BY THE GRACE OF THE ONE AND ONLY GOD

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

Considering :

that to strengthen the national economy and support efforts to accelerate market deepening, it is necessary to add variations of new mutual fund investment products that can be traded on the stock exchange with a portfolio consisting of gold;
that the regulation of variations of new mutual fund investment products that can be traded on the stock exchange with a portfolio consisting of gold is required as a legal basis for the development of business activities related to gold;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to establish a Financial Services Authority Regulation concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts Whose Units of Participation are Traded on the Stock Exchange with Gold as the Underlying Asset;

In view of :

Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 64, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3608) as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);
Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 111, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5253) as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);
Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);

HAS DECIDED:

To establish :

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION CONCERNING MUTUAL FUNDS IN THE FORM OF COLLECTIVE INVESTMENT CONTRACTS WHOSE UNITS OF PARTICIPATION ARE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE WITH GOLD AS THE UNDERLYING ASSET.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce527476-f5ba-446d-af14-3ac2db6b760a","actionData","errors"]