[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce519748-5f32-4b25-bc0f-c6f9845ed412","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Provinsi Sumatera Utara ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas (PT). Perkebunan Sumatera Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-04-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Utara","place_of_enactment","Medan","theme","Penambahan Penyertaan Modal Daerah Provinsi Sumatera Utara ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas (PT). Perkebunan Sumatera Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS (PT). PERKEBUNAN SUMATERA UTARA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penambahan Penyertaan Modal Daerah Provinsi Sumatera Utara ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas (PT). Perkebunan Sumatera Utara
ABSTRAK:	\n \n Usaha PT Perkebunan Sumatera Utara adalah sumber pendapatan asli daerah sehingga perlu dikembangkan dan dimaksimalkan dan modalnya perlu ditambah melalui penyertaan modal daerah. Oleh karena itu perlu dibentuk pedoman dalam penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT Perkebunan Sumatera Utara ini. \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 17 Tahun 2003; UU No,1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda No. 4 Tahun 2004. \n Perda ini mengatur tentang tata cara penambahan penyertaan modal daerah provinsi Sumatera Utara ke dalam modal saham PT. Perkebunan Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Mengatur tentang asal penambahan penyertaan modal dan jumlah penyertaan modal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n Jumlah penyertaan modal yang terealisasi sejak Tahun 2002- 2013 terinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. \n Peraturan daerah ini terdiri atas 7 hlm, Lampiran : 1 Lamp. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkebunan Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 16 Seri E Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT. Perkebunan Sumatera Utara. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk meningkatkan usaha PT. Perkebunan Sumatera Utara dalam pengembangan industri perkebunan dan memaksimalkan kontribusi perseroan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Penambahan modal daerah ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara. Nilai penambahan penyertaan modal daerah adalah sebesar Rp. 371.823.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah), yang pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Peraturan ini juga mencantumkan rincian jumlah penyertaan modal yang telah terealisasi sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2013.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF NORTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 4 OF 2014
REGARDING
ADDITIONAL REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION OF NORTH SUMATERA PROVINCE
INTO THE SHARE CAPITAL OF LIMITED LIABILITY COMPANY (PT). PERKEBUNAN
NORTH SUMATERA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the business of Limited Liability Company (PT) Perkebunan Sumatera Utara in the development of the plantation industry and maximize the Company's contribution as a source of local own-source revenue (PAD), it is necessary to increase the regional capital of Limited Liability Company (PT) Perkebunan Sumatera Utara through additional regional capital participation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Addition of Regional Capital Participation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce519748-5f32-4b25-bc0f-c6f9845ed412","actionData","errors"]