[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce3cc11c-a255-4e01-b63b-428be4262880","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kegiatan Tahun Jamak","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-11-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Utara","place_of_enactment","Wanggudu","theme","Kegiatan Tahun Jamak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEGIATAN
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 133
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kegiatan Tahun Jamak
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pembangunan infrastruktur wilayah, pembangunan sosial dan ekonomi, serta peningkatan pelayananan publik merupakan salah satu usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mensejahterahkan masyarakat dan meningkatkan Daya Saing Daerah; b. bahwa untuk menjamin kepastian dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur wil\r\nayah, pembangunan sosial dan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik di Daerah, diperlukan waktu pelaksanaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kontrak kegiatan tahun jamak (multiyears contract) dan perlu diatur penganggaran l\r\nebih dari 1 (satu) tahun anggaran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Tahun Jamak; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2\r\n. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244\r\n, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); \r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972). 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 775) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/\r\n2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 820); \n BAB I Ketentuan Umum\r\nBAB II Kewajiban dan Tanggung Jawab\r\nBAB III Kegiatan Tahun Jamak\r\nBAB IV Waktu Pelaksanaan\r\nBAB V Pembiayaan\r\nBAB VI Ketentuan Peralihan\r\nBAB VII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2022. \n 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kegiatan Tahun Jamak di Kabupaten Konawe Utara. Latar belakangnya adalah untuk menjamin kepastian dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah, pembangunan sosial dan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik yang memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun anggaran.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dana sesuai tahapan pembayaran dan memenuhi hak penyedia barang/jasa.
Jenis Kegiatan Tahun Jamak meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah. Kegiatan pengadaan barang dan jasa harus memenuhi kriteria teknis dan sifat kegiatan yang harus berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
Tata cara penganggaran Kegiatan Tahun Jamak dimulai dari usulan Perangkat Daerah kepada Bupati, persetujuan DPRD, hingga penetapan dengan Peraturan Bupati.
Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati, kecuali untuk kegiatan prioritas nasional atau kepentingan strategis nasional.
Pembiayaan Kegiatan Tahun Jamak bersumber dari APBD, dengan alokasi dana pertahun ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

","transitional_provisions","1. Seluruh Kontrak Kegiatan dan/atau sub kegiatan Tahun Jamak yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kontrak tersebut.\n2. Kegiatan Tahun Jamak yang belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan, pelaksanaannya wajib berpedoman pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH KONAWE
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF KONAWE UTARA REGENCY
NUMBER 7 OF 2022
ON
MULTI-YEAR ACTIVITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH KONAWE,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that regional infrastructure development, social and economic development, and improvement of public services are one of the Regional Government's efforts to increase economic growth in improving people's welfare and increasing Regional Competitiveness;
that to ensure certainty and continuity in the implementation of regional infrastructure development, social and economic development, and improvement of public services in the Region, it requires an implementation period of more than 1 (one) budget year with a multi-year activity contract (multiyears contract) and needs to be regulated budgeting for more than 1 (one) budget year;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce3cc11c-a255-4e01-b63b-428be4262880","actionData","errors"]