[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce37b38a-1ad0-4ef5-b658-bc8d4df94582","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-05-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Magelang","place_of_enactment","Magelang","theme","Penanggulangan HIV dan AIDS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan HIV dan AIDS
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meminimalisir dampak epidemik dan melindungi masyarakat dan tenaga kesehatan dari perkembangan virus HIV dan AIDS dan infeksi menular seksual di Kota Magelang perlu melakukan pengaturan kebijakan secara terpadu, melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; \n pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016; \n Dalam Peraturan Dareah ini diatur tentang Bab - bab dari Peraturan Daerah Tentang Penganggulangan HIV dan AIDS yang terdiri dari Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip dan Strategi; Penanggulangan HIV dan AIDS; Pendanaan; Komisi Penangulangan AIDS Daerah; Pemberdayaan Masyarakat; Pencatatan dan Pelaporan; Peran, Hak, dan Tanggung Jawab Penderita HIV dan AIDS; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018. \n Penjelasan: 34 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Magelang ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengatur, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Tujuannya meliputi penurunan infeksi HIV baru, meniadakan kematian akibat AIDS, menghilangkan diskriminasi terhadap ODHA, meningkatkan kualitas hidup ODHA, dan mengurangi dampak sosial ekonomi penyakit HIV dan AIDS.

Strategi penanggulangan mencakup pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemitraan, advokasi, peningkatan upaya penanggulangan yang merata dan bermutu, deteksi dini kasus, peningkatan jangkauan pelayanan, peningkatan pembiayaan, pengembangan SDM, peningkatan ketersediaan pengobatan, dan peningkatan manajemen penanggulangan yang akuntabel.

Kegiatan penanggulangan meliputi promosi kesehatan, pencegahan penularan HIV (melalui hubungan seksual dan non-seksual, serta dari ibu ke anak), pemeriksaan diagnosis HIV (melalui KTS atau TIPK dengan prinsip konfidensialitas dan persetujuan), pengobatan HIV (dengan ARV), perawatan dan dukungan (berbasis fasilitas kesehatan atau masyarakat), dan rehabilitasi (medis dan sosial).

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dibentuk untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan. Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Dunia usaha wajib berperan dalam penanggulangan di tempat kerja. Semua kegiatan penanggulangan harus dicatat dan dilaporkan.

ODHA memiliki peran, hak, dan tanggung jawab, termasuk menjaga kesehatan pribadi, mencegah penularan, memberitahu status HIV kepada pihak terkait, dan mematuhi anjuran pengobatan. Terdapat larangan bagi perusahaan untuk membuka status HIV karyawan dan melakukan PHK karena HIV dan AIDS. Fasilitas kesehatan dilarang menolak memberikan layanan kesehatan pada pasien HIV dan AIDS.

","transitional_provisions","sanctions","1. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan tindakan preventif dapat dikenakan teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MAGELANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

MAGELANG CITY REGIONAL GAZETTE
YEAR 2018 NUMBER 4

MAGELANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 4 OF 2018
CONCERNING
HIV AND AIDS CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAGELANG,

\n\n \n \n

Considering:

that HIV is a virus that damages the immune system, the transmission process of which is very difficult to monitor, so that it can threaten the degree of public health and the survival of the community;
that in order to minimize the epidemic impact and protect the public and health workers from the development of HIV and AIDS viruses and sexually transmitted infections in the City of Magelang, it is necessary to implement integrated, institutionalized, systematic, comprehensive, participatory and sustainable policy arrangements;
that based on the provisions in Law Number 36 of 2009 concerning Health, it is stated that the Central Government,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce37b38a-1ad0-4ef5-b658-bc8d4df94582","actionData","errors"]