[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce2da0b8-aac7-4553-be13-738bf37bc31c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan\r\nModal\r\nPemerintah\r\nKabupaten\r\nMuara Enım\r\nPada\r\nPerseroan\r\nTerbatas\r\nBank\r\nPembangunan\r\nDaerah\r\nSumatera\r\nSelatan\r\nDan\r\nBangka\r\nBelıtung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 03 Tahun 2019","number","03","year","2019","published_date","2019-02-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muara Enim","place_of_enactment","Muara Enim","theme","Penambahan Penyertaan\r\nModal\r\nPemerintah\r\nKabupaten\r\nMuara Enım\r\nPada\r\nPerseroan\r\nTerbatas\r\nBank\r\nPembangunan\r\nDaerah\r\nSumatera\r\nSelatan\r\nDan\r\nBangka\r\nBelıtung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENAMBAHAN-PENYERTAAN-MODAL-PERSEROAN-TERBATAS-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-SUMATERA-SELATAN-BANGKA-BELITUNG
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, L.D.2019/NO.03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penambahan Penyertaan\r\nModal\r\nPemerintah\r\nKabupaten\r\nMuara Enım\r\nPada\r\nPerseroan\r\nTerbatas\r\nBank\r\nPembangunan\r\nDaerah\r\nSumatera\r\nSelatan\r\nDan\r\nBangka\r\nBelıtung\r\n
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah, maka perlu dilakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang berasal dari APBD Kabupaten Muara Enim; Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 71 ayat 7 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain penyertaan modal daerah, pembagian keuntungan (laba), dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2019. \n 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel). Latar belakang kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengembangkan perekonomian daerah melalui penambahan modal pada Bank Sumsel Babel yang berasal dari APBD.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penyertaan modal daerah yang telah disetor hingga akhir tahun 2018 sebesar Rp. 49.430.553.462,03.
Penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 5.000.000.000,- pada Tahun Anggaran 2019, sehingga total penyertaan modal menjadi Rp. 54.430.553.462,03.
Hak Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan pemerintah kabupaten.
Pembagian keuntungan (laba) dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki, dan Pemerintah Kabupaten berhak atas pembagian keuntungan/deviden.
Bupati dapat menunjuk pejabat untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUARA ENIM
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MUARA ENIM REGENCY
NUMBER 3 OF 2019
ABOUT
ADDITION OF CAPITAL PARTICIPATION OF THE MUARA ENIM REGENCY GOVERNMENT
IN THE REGIONAL DEVELOPMENT BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
SOUTH SUMATERA AND BANGKA BELITUNG

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUARA ENIM,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase regional revenue and
develop regional economic development, it is necessary
to increase capital participation to PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung which
originates from the Regional Revenue and Expenditure Budget of the
Muara Enim Regency;
that based on the provisions of Article 333 paragraph (1) of the Law
Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 71
paragraph (7) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006
concerning Guidelines for Regional Financial

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce2da0b8-aac7-4553-be13-738bf37bc31c","actionData","errors"]