[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce2a4290-623b-48a2-9eb3-a77ba8982324","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pematang Siantar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pematang Siantar","place_of_enactment","Pematangsiantar","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2014/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Perubahan meliputi penghapusan beberapa definisi dalam Pasal 1, penghapusan jenis retribusi jasa umum tertentu dalam Pasal 4, perubahan objek retribusi pelayanan kesehatan dalam Pasal 6, perubahan struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan dalam Pasal 11, penghapusan BAB III Bagian Ketiga dan Keenam, perubahan ketentuan mengenai tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah dalam Pasal 99, perubahan ketentuan mengenai pemungutan retribusi dalam Pasal 156, perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran I, penghapusan Lampiran III, perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran VIII, XII, XVI, dan XIX, serta penyisipan BAB XXII A tentang Ketentuan Peralihan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, mengakomodasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah, serta memenuhi perkembangan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan potensi Retribusi Daerah dengan memperluas basis sumber retribusi, menghapus beberapa jenis retribusi berdasarkan perintah Undang-Undang, dan menyesuaikan tarif retribusi yang proporsional.","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai Retribusi Pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf f, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, dan pasal 42 serta lampiran VI dihapus terhitung sejak 1 Januari 2015.","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PEMATANGSIANTAR
NORTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEMATANGSIANTAR CITY
NUMBER 9 OF 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PEMATANGSIANTAR CITY
NUMBER 5 OF 2011 CONCERNING REGIONAL FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEMATANGSIANTAR,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement laws and regulations, and the existence of Regional Apparatus Work Units that have been designated as Regional Public Service Agencies and to meet regional economic developments and increase Regional Original Income, it is deemed necessary to amend Regional Regulation of Pematangsiantar City Number 5 of 2011 concerning Regional Fees;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation of Pematangsiantar City Number 5 of 2011 concerning Regional Fees.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce2a4290-623b-48a2-9eb3-a77ba8982324","actionData","errors"]