For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Also known as: Perda Kota Pekalongan 10/2010 · Perda Kota Pekalongan No. 10 Tahun 2010 · Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010

Status:
Active
Effective Date:7 April 2011Publication Date:27 Desember 2010
Perencanaan Pembangunan Nasional

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015
LocationPemerintah Kota Pekalongan
Effective Date07 April 2011
Publication Date27 Desember 2010
Place of EnactmentPekalongan

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 9).

Peraturan Daerah Kota Pekalongan ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2010-2015. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota hasil Pemilu tahun 2010, yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, serta rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD, bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sebagai pedoman penyusunan tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. RPJMD menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dan pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dalam RKPD. Sistematika RPJMD meliputi pendahuluan, gambaran umum daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan strategi, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. RPJMD mempedomani Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005–2025 dan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2015, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi untuk menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2015-2020 yang memuat visi dan misi Walikota terpilih.

(-)