[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce0fe158-f556-4688-afd6-85e364ef7250","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002","number","8","year","2002","published_date","2002-02-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"576dc292-e867-4201-bb20-e2bc4f271876","Pengawasan & Audit Kelembagaan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9ed2b4ba-9cd8-4645-a98f-50ddc00501df","Penegakan Hukum Pidana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengawasan dan pengendalian
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2002/No.8 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol
ABSTRAK:	\n \n bahwa khamar atau minuman beralkohol sangat\r\nmengganggu dan merusak phisik dan mental bagi\r\npeminumnya;bahwa pengedar, penyajian dan penggunaan khamar\r\natau minuman beralkohol di dalam masyarakat\r\nsangat mengganggu keamanan, ketentraman dan\r\nketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;bahwa sehubungan dengan hal itu, maka perlu\r\nmenetapkan ketentuan bagi pengendalian produksi,\r\npengedaran dan penjualan atau penyajian khamar\r\natau minuman beralkohol beserta pengawasannya;bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di\r\natas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPengawasan dan Pengendalian Khamar atau\r\nMinuman Beralkohol. \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984;Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992;Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996;Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988;;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995;Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997;Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/\r\nPER/II/1992;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun\r\n1997;Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan\r\nNomor 359/MPP/ Kep/10/1997;Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II\r\nBanjarnegara Nomor 11 Tahun 1985 \n penjelasan jenis khamar , penjabaran upaya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan,ketentuan pidana, dan peran serta masyarakat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2002. \n 17 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjargara Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Tahun 1991 Nomor 1 Seri A nomor 1.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 ini mengatur tentang pengawasan dan pengendalian khamar atau minuman beralkohol. Latar belakangnya adalah bahwa khamar atau minuman beralkohol dianggap mengganggu fisik dan mental peminumnya serta ketertiban masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengendalikan produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian khamar atau minuman beralkohol.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Larangan dan Pengecualian**: Melarang produksi, pengedaran, penjualan, dan konsumsi khamar atau minuman beralkohol golongan C. Untuk golongan A dan B, diperbolehkan hanya di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.\n2. **Penetapan Lokasi**: Bupati berwenang menetapkan lokasi pengecer dan penjual minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah atau jamu untuk tujuan kesehatan dengan kadar alkohol maksimal 15%.\n3. **Perizinan**: Produsen dan pengecer wajib memiliki Surat Ijin HO, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Khamar atau Minuman Beralkohol (SIUPMKB).\n4. **Radius Pengedaran**: Melarang aktivitas terkait khamar atau minuman beralkohol dalam radius 1000 meter dari tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.\n5. **Pengawasan dan Pengendalian**: Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.\n6. **Penyidikan**: Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Barang siapa terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL NEWS OF BANJARNEGARA REGENCY
YEAR 2002 NUMBER 8 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2002
on

SUPERVISION AND CONTROL OF KHAMAR
OR ALCOHOLIC BEVERAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJARNEGARA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that khamar or alcoholic beverages are very disturbing and damaging to the physical and mental health of the drinkers;
that the distribution, serving and use of khamar or alcoholic beverages in the community greatly disrupts security, peace and order in social life;
that in connection with this, it is necessary to stipulate provisions for controlling the production, distribution and sale or serving of khamar or alcoholic beverages and their supervision;
that based on the above considerations, it is necessary to establish a Regional Regulation on the Supervision and Control of Khamar or

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce0fe158-f556-4688-afd6-85e364ef7250","actionData","errors"]