[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce0dcca9-e809-45df-89ea-d6d9e1de5b28","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2022","number","15","year","2022","published_date","2022-09-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pencegahan - pemberantasan peredaran narkotika
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2022/NOMOR.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019\r\ntentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan,\r\nPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan \r\nPrekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan\r\nPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan\r\nPrekursor Narkotika; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Deteksi Dini\r\nBab III Antisipasi Dini\r\nBab IV Pencegahan\r\nBab V Pemberantasan\r\nBab VI Penanganan\r\nBab VII Kelembagaan\r\nBab VIII Sarana, Prasarana dan Suber Daya Manusia\r\nBab IX Kerja Sama\r\nBab X Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat\r\nBab XI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan\r\nBab XII Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XIII Sistem Data dan Informasi\r\nBab XIV Penghargaan\r\nBab XV Pembiayaan\r\nBab XVI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2022. \n Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 78 Tahun 2021 dicabut. \n 35 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 78 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 78).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Karanganyar. Latar belakangnya adalah kondisi penyalahgunaan narkotika yang mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari deteksi dini hingga pembiayaan, dengan fokus pada sinergitas dan koordinasi antar instansi pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Deteksi Dini dan Antisipasi Dini:** Pemerintah Daerah melaksanakan deteksi dini melalui pengumpulan informasi, pemetaan wilayah rawan, dan tes urin. Antisipasi dini dilakukan melalui pemberian informasi, koordinasi dengan instansi vertikal, kerjasama dengan berbagai lembaga, pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan masyarakat, serta pembentukan satuan tugas anti narkotika.\n2. **Pencegahan:** Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, pembentukan satuan tugas, pembentukan Desa bersih Narkotika, dan pemberdayaan masyarakat. Badan usaha juga diwajibkan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada karyawan.\n3. **Pemberantasan:** Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pemberantasan dan membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik yang berwenang.\n4. **Penanganan:** Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. IPWL wajib memberikan pengobatan dan perawatan.\n5. **Kelembagaan:** Dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah.\n6. **Partisipasi Masyarakat:** Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan, termasuk badan usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan.\n7. **Sistem Data dan Informasi:** Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkotika dan membangun sistem informasi terpadu.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan sosialisasi dan edukasi oleh badan usaha (Pasal 6 ayat 5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, dan denda administrasi.\n2. Pelanggaran oleh IPWL yang tidak memberikan layanan rehabilitasi medis (Pasal 10 ayat 2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan denda administrasi.\n3. Satuan Pendidikan yang tidak menerima kembali peserta didik setelah rehabilitasi (Pasal 14 ayat 1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, dan denda administrasi.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 78 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Karanganyar","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARANGANYAR
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 15 OF 2022
CONCERNING

FACILITATION OF PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND
ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 3 letter a of the Minister of Home Affairs Regulation Number 12 of 2019 concerning Facilitation of Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotic Precursors, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Facilitation of Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotic Precursors;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce0dcca9-e809-45df-89ea-d6d9e1de5b28","actionData","errors"]