[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce0cde68-793a-43cc-907b-8ef8ffe98387","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2019 tentang MAJELIS ADAT ACEH","short_title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2019","number","8","year","2019","published_date","2019-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam","place_of_enactment","Banda Aceh","theme","MAJELIS ADAT ACEH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MAJELIS ADAT ACEH
2019
Qanun NO. 8, Lembaran Aceh Tahun 2019/ No. 16
Qanun TENTANG MAJELIS ADAT ACEH
ABSTRAK:	\n \n Bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya; bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religious, adat yang kukuh dan budaya yang Islam merupakan sumber nilai dan norma dalam menata kehidupan masyarakat Aceh yang ramah, damai dan bermartabat perlu dilestarikan dan dikembangkan, untuk penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan tersebut dibutuhkan Majelis adat Aceh; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, penyelenggaraan kehidupan adat yang berdasarkan agama islam di Aceh merupakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/ kota yang bersifat khusus dan istimewa; bahwa Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum sepenuhnya menampung kebutuhan faktual perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan dan kekhususan Aceh sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Majelis Adat Aceh merupakan salah satu lembaga adat yang susunan organisasi dan tata kerjanya sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh. \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur 62 Pasal tentang BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pembentukan; BAB III Organisasi; BAB IV Pemilihan Kepengurusan Majelis Adat Aceh; BAB V Penyusunan Pengurus Lengkap; BAB VI Penetapan dan Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh; BAB VII Pergantian Antar Waktu; BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan; BAB IX Pembiayaan; BAB X Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019. \n Pada saat Qanun ini berlaku maka Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 23 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.","scope_and_parties","policy_content","Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh dibentuk dengan tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kehidupan masyarakat Aceh yang religius, adat yang kukuh, dan budaya yang Islami. Pembentukan MAA ini didasarkan pada pengakuan negara terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, serta kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.\n\nKetentuan substansial dalam Qanun ini mencakup:\n\n1. Pembentukan dan Kedudukan MAA: MAA dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Aceh, dengan MAA Kabupaten/Kota dibentuk melalui Qanun Kabupaten/Kota dan MAA Kecamatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari MAA Kabupaten/Kota. MAA Perwakilan dibentuk oleh MAA untuk masyarakat Aceh di luar Aceh.\n2. Organisasi MAA: Struktur organisasi MAA terdiri dari ketua, wakil ketua, Pemangku Adat, bidang-bidang, dan sekretariat. Bidang-bidang meliputi Hukum Adat, Adat Istiadat, pendidikan, penelitian dan pengembangan Adat, pusaka dan khasanah Adat, serta bidang \"Putroe Phang\".\n3. Wewenang, Tugas, dan Fungsi MAA: MAA berwenang mengkaji, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai Adat budaya Aceh yang Islami, membina kesatuan masyarakat Hukum Adat, dan memberikan saran kepada Pemerintah Aceh. Tugas MAA adalah menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan Aceh dalam pembinaan kehidupan Adat yang bersendikan agama Islam. Fungsi MAA mencakup peningkatan pemeliharaan Adat, peningkatan kapasitas Lembaga Adat, peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga, pelaksanaan kajian Adat, dan perumusan kebijakan di bidang adat.\n4. Pemilihan Kepengurusan MAA: Pemilihan kepengurusan MAA diselenggarakan melalui Mubes MAA setiap 5 tahun sekali, dengan tujuan memilih pengurus, membahas laporan pertanggungjawaban, dan menyusun rencana kerja. Proses pemilihan melibatkan tahapan penjaringan bakal calon dan pemilihan ketua MAA.\n5. Pembinaan dan Pengawasan: MAA melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dalam masyarakat Aceh, termasuk penerapan nilai-nilai Adat, peningkatan kapasitas MAA Kabupaten/kota, dan pembinaan penyelenggaraan Hukum Adat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN ACEH
NUMBER 8 OF 2019
CONCERNING
ACEH CUSTOMARY COUNCIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

THE GOVERNOR OF ACEH,

\n\n \n \n

Considering:

that the state recognizes and respects special and privileged regional government units and customary law communities, as well as their traditional rights;
that the religious life of the Acehnese people, strong customs and Islamic culture are a source of values and norms in managing the life of the Acehnese people who are friendly, peaceful and dignified, and need to be preserved and developed, for the implementation of this preservation and development, the Aceh Customary Council is needed;
that based on the provisions of Article 1.6 and Article 17 of Law Number 11 of 2006 concerning the Aceh Government, the implementation of customary life based on Islam in Aceh

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce0cde68-793a-43cc-907b-8ef8ffe98387","actionData","errors"]