[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce0b45ba-e8c2-4ff7-bc42-d58ae3ace699","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sekadau","place_of_enactment","Sekadau","theme","Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2014/NO.9, LL KAB. SEKADAU: 18 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:	\n \n bahwa lahan Pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia TAhun 1945, UU No. 7 Tahun 1996, UU No.34 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 41 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012, Perda Kabupaten Sekadau No. 10 tahun 2006, Perda Pemerintah Kabupaten Sekadau No. 7Tahun 2007, Perda Kabupaten Sekadau No. 2 Tahun 2009, Perda Sekadau No. 3 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum Yaitu Pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, Lahan, Lahan Pertanian Pangan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Perdesaan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pertanian Pangan, Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan, Kedaulatan pangan, Petani Pangan yang selanjtnya disebut petani, Pangan Pokok, Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Irigasi, Tanah Terlantar, Lahan Maginal,rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda;Asas Tujun Dan ruang Lingkup; Perencanaan dan Penetapan; Pengembangan; Pemanfaatan; Pembinaan; Pengendalian;Pengawasan; Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani;Pembiayaan;Peran Serta Masyarakat; Penyidikan; Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin ketersediaannya, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan petani, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi perairan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan melalui optimalisasi lahan (intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi), pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan, pembinaan kepada pihak terkait pemanfaatan lahan, pengendalian melalui insentif dan pengendalian alih fungsi lahan, pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, serta peran serta masyarakat.\n\nPeraturan ini mengatur tentang perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian berkelanjutan. Perencanaan dilakukan melalui tahapan inventarisasi data, penelitian, koordinasi dengan instansi terkait, dan menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah daerah. Pengembangan lahan dilakukan melalui optimalisasi lahan, penambahan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan di bawah tegakan tanaman keras. Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan di daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui insentif dan pengendalian alih fungsi. Pemerintah daerah melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani. Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SEKADAU
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SEKADAU REGENCY
NUMBER 9 OF 2014
CONCERNING
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD
AGRICULTURAL LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEKADAU,

Considering :

that food agricultural land is part of the earth as a gift from God Almighty which is controlled by the State and used for the greatest prosperity and welfare of the people as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that with the increasing population growth, economic and industrial development resulting in degradation, land use change and fragmentation of food agricultural land has reduced the carrying capacity of the region in maintaining independence, resilience and food sovereignty in accordance with the mandate of Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food
Agricultural Land;
that with the enactment of Law Number 41 of 2009 concerning Protection of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce0b45ba-e8c2-4ff7-bc42-d58ae3ace699","actionData","errors"]