[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdf29231-47d1-443a-8d4d-c6c6d61eca77","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika","short_title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023","number","9","year","2023","published_date","2023-12-11","effective_date","2023-12-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ffdfb3a4-8332-47d9-bec0-7919eb9c21e2","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika","short_name","Permenkominfo","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Kementerian Komunikasi dan Informatika","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PETUNJUK PELAKSANAAN – PENETAPAN TARIF ATAS
2023
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 9, BN 2023 (995); 42 hlm
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta untuk memenuhi kebutuhan pengaturan lainnya mengenai pelaksanaan penetapan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada sektor sumber daya dan perangkat pos dan informatika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika \n Dasar Hukum Peraturan menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 46 Tahun 2021; PP No. 43 Tahun 2023; PERPRES No. 22 Tahun 2023; PERMENKOMINFO No. 16 Tahun 2018; PERMENKOMINFO No. 7 Tahun 2021; PERMENKOMINFO No. 12 Tahun 2021. \n Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib membayar BHP Spektrum Frekuensi Radio. BHP Spektrum Frekuensi Radio meliputi BHP IPFR dan BHP ISR. Besaran BHP IPFR ditetapkan melalui mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula atau mekanisme seleksi. Penghitungan besaran BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme perubahan ISR menjadi IPFR diberlakukan bertahap. Besaran BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula berupa Biaya IPFR Tahunan. BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme diperuntukkan bagi pemegang IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme seleksi. Pemegang IPFR dapat dikenai kewajiban penyerahan jaminan komitmen pembayaran Biaya IPFR Tahunan dalam bentuk bank garansi setiap tahun. Zona harga dasar lebar pita (HDLP) dan harga dasar daya pancar (HDDP) untuk menghitung BHP ISR untuk Penyiaran ditentukan berdasarkan wilayah layanan siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BHP ISR untuk perpanjangan ISR dihitung dengan menggunakan formula. Pemegang ISR dapat mengajukan keberatan, permohonan keringanan, atau permohonan pengembalian BHP ISR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengenaan denda administratif pelanggaran pemenuhan kewajiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan pemenuhan kewajiban Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi tidak menghilangkan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2023. \n 42 hlm; hlm 1 sd 31 (batang tubuh), 32 sd 42 (lampiran) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.\n2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi.\n3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER.Kominfo/9/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.\n4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER.Kominfo/6/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.\n5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/Kominfo/12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.\n6. Bab VIII dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur petunjuk pelaksanaan penetapan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada sektor sumber daya dan perangkat pos dan informatika. \n\nKebijakan ini mencakup:\n\n1. *Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio*:\n a. Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio, yang meliputi BHP Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dan BHP Izin Stasiun Radio (ISR).\n b. Penetapan besaran BHP IPFR dilakukan melalui mekanisme penghitungan dengan formula atau mekanisme seleksi.\n c. Formula penghitungan BHP IPFR mempertimbangkan faktor normalisasi, penyesuaian pita frekuensi, indeks harga dasar, populasi, dan lebar pita.\n d. BHP ISR dihitung menggunakan formula yang mempertimbangkan harga dasar lebar pita dan daya pancar, indeks biaya penggunaan lebar pita dan daya pancar, serta jumlah lebar pita dan daya pancar.\n2. *Penerbitan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi*:\n a. Tarif biaya penerbitan sertifikat ditetapkan berdasarkan kelompok alat dan laporan hasil uji.\n b. Pengelompokan alat mempertimbangkan jenis alat (telepon seluler, komputer genggam, tablet) dan asal laporan hasil uji (dalam negeri atau luar negeri).\n3. *Pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi*:\n a. Tarif pengujian dikenakan untuk pengujian laboratorium (in house test) atau pengujian lapangan (on site test).\n4. *Kalibrasi Alat Ukur*:\n a. Tarif kalibrasi alat ukur dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan.\n5. *Denda Administratif*:\n a. Denda administratif dikenakan atas pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan IPFR dan ISR, serta pelanggaran terkait sertifikasi alat telekomunikasi.\n b. Pelanggaran meliputi penggunaan spektrum tanpa izin, tidak memenuhi kewajiban dalam dokumen seleksi, penggunaan pita frekuensi tidak sesuai peruntukan, dan tidak melunasi BHP.\n c. Besaran denda dihitung menggunakan formula yang mempertimbangkan poin pelanggaran dan tarif denda administratif.","transitional_provisions","1. SPP dan informasi besaran yang telah diterbitkan sebelum tanggal 22 November 2023, dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/Kominfo/12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.\n2. Ketentuan teknis mengenai tata cara pengenaan denda administratif, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenkominfo No. 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203118/permenkominfo-no-7-tahun-2021","7cd14675-6186-4bea-b923-dfcd07d731ea","revoked_by",[],"partially_revokes",[104],{"_95":105,"_97":98,"_36":99},"Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION
OF THE MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 9 OF 2023

ABOUT

IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR ESTABLISHING TARIFFS ON TYPES OF NON-TAX
STATE REVENUE APPLICABLE TO THE RESOURCE SECTOR AND
POST AND INFORMATICS EQUIPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdf29231-47d1-443a-8d4d-c6c6d61eca77","actionData","errors"]