[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdf24973-b9a6-4d5e-bb16-3136a0f51c69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 4 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-04-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menggali dan meningkatkan penerimaan daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat di Kab. Batang Hari perlu upaya kekayaan daerah untuk dimanfaatkan dan digunakan pihak ketiga dengan pembayaran retribusi atau sewa; \r\nRetribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Perda tingkat II Kab. Batang Hari No. 9 Tahun 1999 tentang Retribusi pemakaian kekayaan daerah beserta perubahannya tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti; \r\nBerdasarkan pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan perda. \n Pasal 18 ayat (16) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaiman telah diubah menjadi UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 69 Tahun 2010. \n Perda ini mengenai tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, meliputi: Nama, Objek, dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasarn dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Retribusi Terhutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata cara pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Penagihan; Pengahapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa; Penyidikan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2012. \n Pada saat Perda ini berlaku, maka Perda Kab. Batang Hari Tingkat II Batang Hari No. 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Batang Hari No. 5 Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SpdORD; bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran; Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Perbup. \n 12 hlm.; Penjelasan 2 hlm.; Lampiran 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Tingkat II Batang Hari Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta perubahannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Batang Hari. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan memanfaatkan potensi kekayaan daerah. Tujuannya adalah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Objek retribusi meliputi sewa tanah pemerintah daerah, pemakaian ruko, Gedung Pemuda dan Kebudayaan, Lapangan Garuda, kendaraan mikro bus dinas perhubungan, alat-alat berat, dan alat laboratorium. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan kekayaan daerah. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian. Prinsip penetapan tarif didasarkan pada keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan pengusaha sejenis yang berorientasi efisien dan pada harga pasar. Tata cara pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\nCOPY

BATANG HARI REGENCY GOVERNMENT

BATANG HARI REGENCY REGULATION
NUMBER 4 OF 2012

ABOUT

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdf24973-b9a6-4d5e-bb16-3136a0f51c69","actionData","errors"]