[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdf213ed-4e7b-4907-b521-171c822b8844","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-04-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan keuangan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2011/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n A. Bahwa Sehubungan Dengan Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Serta Untuk Kepastian Hukum Dan Tertib Administrasi Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Melalui Dana Anggaran Pendapatan Dan Katingan, Maka Perlu Ditetapkannya Ketentuan Tersebut Ke Dalam Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan; B. Bahwa Untuk Memenuhi Maksud Sebagaimana Tersebut Pada Huruf A Diatas, Perlu Membentuk Katingan Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peraturan Daerah Kabupaten.\r\n \n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008. \n BAB I : KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN;\r\nBAB III : PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN;\r\nBAB IV : PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN;\r\nBAB V : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN\r\nKEUANGAN PARTAI POLITIK;\r\nBAB VI : KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Katingan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan mewujudkan kepastian hukum serta tertib administrasi dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD Kabupaten Katingan. Tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran operasional sekretariat partai politik dan kegiatan pendidikan politik guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan substansial mencakup:

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Katingan setiap tahunnya, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara.
Tata cara penghitungan bantuan keuangan diatur melalui Peraturan Bupati Katingan, dengan formula yang mempertimbangkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD dan alokasi APBD tahun sebelumnya.
Prosedur pengajuan bantuan keuangan oleh pengurus partai politik kepada Pemerintah Daerah, dilengkapi dengan persyaratan administrasi seperti surat keputusan kepengurusan, NPWP, keterangan perolehan kursi, nomor rekening, rencana penggunaan dana, dan laporan realisasi tahun sebelumnya.
Penyaluran bantuan keuangan dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Katingan atas persetujuan Bupati.
Penggunaan bantuan keuangan dibatasi untuk kegiatan pendidikan politik (peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi politik, dan pembangunan karakter bangsa) dan operasional sekretariat (administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor).
Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala setiap tahun setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

","transitional_provisions","1. Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Katingan hasil Pemilu Tahun berkenaan diberikan bantuan berdasarkan Peraturan Daerah ini terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Katingan.\n2. Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Katingan hasil Pemilu tahun berkenaan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2009.\n3. Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Katingan hasil Pemilu 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.","sanctions","1. Partai Politik yang melanggar ketentuan Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Katingan sampai laporan diterima oleh Bupati Katingan untuk Partai Politik tingkat Kabupaten dalam Tahun Anggaran berkenaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KATINGAN REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER: 6 YEAR 2011
CONCERNING
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KATINGAN

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in connection with the enactment of Government Regulation Number 5 of 2009 concerning Financial Assistance to Political Parties and for legal certainty and orderly administration of providing Financial Assistance to Political Parties through the funds of the Regional Revenue and Expenditure Budget of Katingan Regency, it is necessary to stipulate these Provisions into the Regional Regulation of Katingan Regency;
that to fulfill the intent as referred to in letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation of Katingan Regency concerning Financial Assistance to Political Parties.

In view of:

Law Number 28 of 1999 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdf213ed-4e7b-4907-b521-171c822b8844","actionData","errors"]