[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cddc3811-ff77-4d24-b1db-df29d4c440f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO\r\nTAHUN 2022-2041","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-06-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO\r\nTAHUN 2022-2041","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO TAHUN 2022-2041
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5,
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO\r\nTAHUN 2022-2041
ABSTRAK:	\n \n bahwa ruang wilayah Kota Metro sebagai bagian dari ruang\r\nwilayah Negara Kesatuan merupakan karunia Tuhan Yang\r\nMaha Esa dengan keanekaragaman ekosistemnya serta\r\nketerbatasan daya dukungnya perlu dimanfaatkan secara\r\nbijaksana agar tercapai kehidupan yang sejahtera, adil dan\r\nlestari;\r\nbahwa agar upaya pemanfaatan secara bijaksana dapat\r\ndilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna, perlu\r\ndirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah,\r\nkebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya\r\ndalam Rencana Tata Ruang Wilayah;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang\r\nRencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-203l\r\nsudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan\r\npenataan ruang di daerah, schingga perlu dilakukan revisi\r\ndan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana \r\nTata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Pembentukanm\r\nKabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II\r\nMetro (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1999\r\nNomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3825); \r\n3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4725) scbagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Il\r\nTahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6573);\r\n5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang\r\nAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5601) scbagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor\r\n245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6573);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang\r\nRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 13 Tahun 2017 Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6042];\r\n7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang\r\nPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);\r\n8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan\r\nPertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata\r\nCara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan\r\nPenerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang\r\nWilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata\r\nRuang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021\r\nNomor 329);\r\n9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan\r\nPertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 ten tang\r\nPedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta\r\nRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota,\r\nserta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); \r\n10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010\r\ntentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi\r\nLampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029\r\n(Lembaran Daerah Provinsi Larnpung Tahun 2010 Nomor l,\r\nTambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346\r\nscbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor\r\n12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun\r\n2019 Nomor I2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi\r\nLampung Noror 499 Tahun 2019); \n RENCANA TATA RUANG\r\nWILAYAH KOTA METRO TAHUN 2022 - 2041. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2022. \n Peraturan Daerah Kota Metro Nomor I Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kota Metro Nomor 02. \n 106 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro untuk periode 2022-2041. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kota Metro sebagai kota berpendidikan, berbudaya, sehat, sejahtera, produktif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang meliputi peningkatan produktivitas kota, kualitas pendidikan, pengembangan nilai budaya, peningkatan kualitas kesehatan, pengembangan pusat perdagangan dan jasa, pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), dan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota yang terpadu dan berwawasan lingkungan. Strategi penataan ruang mencakup peningkatan fungsi jalan menuju kawasan pendidikan, penyediaan transportasi massal, penataan pasar, pengembangan penggunaan lahan campuran, intensifikasi kawasan perdagangan dan jasa, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan, dan peningkatan sistem irigasi teknis. Rencana struktur ruang mencakup sistem pusat pelayanan (PPK, SPPK, PPL), sistem jaringan transportasi (jalan dan kereta api), sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Rencana pola ruang meliputi kawasan lindung (perlindungan setempat dan ruang terbuka hijau) dan kawasan budi daya (pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, transportasi, pertahanan dan keamanan). Kawasan strategis kota meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi serta sosial dan budaya. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi ketentuan KKPR, indikasi program utama, dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan:\na. Tetap berlaku jika sesuai dengan peraturan daerah ini.\nb. Harus disesuaikan jika tidak sesuai, dengan ketentuan:\n 1) Belum dilaksanakan pembangunannya: izin disesuaikan.\n 2) Sudah dilaksanakan pembangunannya: dilakukan penyesuaian dengan masa transisi.\n 3) Tidak memungkinkan penyesuaian: izin dapat dibatalkan dengan penggantian yang layak.\nc. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai, dilakukan penyesuaian.\nd. Pemanfaatan ruang tanpa izin:\n 1) Bertentangan dengan peraturan daerah ini: ditertibkan dan disesuaikan.\n 2) Sesuai dengan peraturan daerah ini: dipercepat untuk mendapatkan izin.\n3. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban pemanfaatan ruang dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Pelanggaran pemanfaatan ruang dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\na. Peringatan tertulis.\nb. Denda administratif.\nc. Penghentian sementara kegiatan.\nd. Penghentian sementara pelayanan umum.\ne. Penutupan lokasi.\nf. Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.\ng. Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.\nh. Pembongkaran bangunan.\ni. Pemulihan fungsi ruang.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011- 2031","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF METRO
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF METRO CITY
NUMBER 5 OF 2022
CONCERNING
SPATIAL PLAN OF METRO CITY
YEAR 2022-2041

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

\n\n \n \n

Considering:

that the spatial area of Metro City as part of the spatial area of the Unitary State is a gift from God Almighty with its diverse ecosystems and limited carrying capacity, it needs to be utilized wisely in order to achieve a prosperous, just and sustainable life;
that in order for wise utilization efforts to be carried out successfully and efficiently, it is necessary to formulate the determination of the structure and spatial pattern of the region, development policies and strategies and its management in the Spatial Plan;
that Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning the Spatial Plan of Metro City for 2011-2031 is no longer in accordance with the needs of spatial planning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cddc3811-ff77-4d24-b1db-df29d4c440f8","actionData","errors"]