[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdd6bcbc-2344-4806-8690-d292c999f598","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tentang Pengelolaan Penerangan Jalam Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 13 Tahun 2014","number","13","year","2014","published_date","2014-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Tentang Pengelolaan Penerangan Jalam Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tentang Pengelolaan Penerangan Jalam Umum
ABSTRAK:	\n \n penerangan jalan umum sangat diperlukan sebagai sarana penunjang keamanan, keselamatan dan\tketertiban serta dapat menghadirkan nilai estetika keindahan suasana lingkungan,pemasangan/penempatan alat penerangan jalan harus dilakukan secara adil dan merata pada ruas\tjalan dan tempat fasilitas publik untuk memberikan nilai tambah bagi aktivitas masyarakat dalam hubungan sosial kemasyarakatan,sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan, untuk itu penerangan jalan umum harus berdasarkan standar teknis dan keamanan\tserta dilakukan pengelolaan secara berkesinambungan\tsebagai bentuk pelayanan publik,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum. \n Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19\r\nTahun 2007 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12\r\nTahun 2011 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07\r\nTahun 2012 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 22\r\nTahun 2013 . \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;\r\n Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;\r\n1.Ketentuan Umum\r\n2.Asas Pengelolaan \r\n3.Pengelola Pju\r\n4.Lokasi Penerbangan\r\n5.Alat Penerangan Jalan Umum\r\n6.Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum\r\n7.Izin Pemasangan Lpju Secara Swadaya Di Wilayah Desa/Kelurahan\r\n8.Pemeliharaan Alat Pju\r\n9.Penggantian Dan Atau Pemindahan Lpju\r\n10.Pelayanan Pju\r\n11.Beban Biaya Pju\r\n12.Program Hemat Energi Dalam Pju\r\n13.Peran Serta Masyarakat\r\n14.Penyidikan\r\n15.Ketentuan Pidana\r\n16.Ketentuan Khusus \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah perlunya PJU sebagai sarana penunjang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan estetika lingkungan. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan publik yang berkesinambungan terkait PJU.

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan PJU, dengan menunjuk SKPD sebagai koordinator. Tugas pengelola PJU meliputi perencanaan, penambahan, pemasangan, pemeliharaan, dan pengawasan PJU. Pengelola PJU wajib berkoordinasi dengan PLN, Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Pertambangan dan Energi, serta Dinas Pendapatan.

Lokasi PJU meliputi seluruh jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, serta Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang masuk dalam wilayah daerah. Alat penerangan jalan umum meliputi kabel kelistrikan, tiang penyangga, lampu hemat energi, dan alat tambahan pengamanan. Pemasangan LPJU dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan jaringan listrik. Masyarakat dapat mengadakan PJU secara swadaya setelah mendapatkan izin dari Pengelola LPJU.

Pemeliharaan alat PJU dilakukan secara rutin dan berkala. SKPD pengelola PJU wajib menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) pemeliharaan PJU. LPJU yang telah dipasang dapat diganti, dipindahkan, atau dibongkar untuk kepentingan umum atau upaya teknis lainnya. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan PJU. Beban biaya pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan PJU ditanggung oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk perumahan yang dikembangkan oleh pengembang perumahan.

Pemerintah Daerah melaksanakan program hemat energi dalam PJU secara bertahap. Masyarakat berkewajiban untuk turut serta mengawasi LPJU dan berhak melaporkan penyalahgunaan LPJU.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang memasang LPJU tanpa izin, memindahkan posisi LPJU tanpa prosedur resmi, merubah daya, atau merusak sarana PJU dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-.\n2. Orang yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas yang merusak PJU dikenakan sanksi pergantian alat atau pidana kurungan paling lama 6 bulan jika tidak dapat mengganti.\n3. Pencurian energi listrik melalui jaringan PJU dipidana penjara sesuai Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 13 OF 2014
CONCERNING
MANAGEMENT OF PUBLIC STREET LIGHTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

Considering:

that public street lighting is indispensable as a means of supporting security, safety and order and can present aesthetic value to the beauty of the environment;
that the installation/placement of street lighting equipment must be carried out fairly and evenly on roads and public facilities to provide added value for community activities in social relations;
that in accordance with the provisions of Article 25 paragraph (1) letter d of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation states that every road used for public traffic must be equipped with road equipment in the form of street lighting equipment, for this reason public street lighting must be based on technical and safety standards

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdd6bcbc-2344-4806-8690-d292c999f598","actionData","errors"]