[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdcd9637-421a-4744-a091-599a0fc42b73","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-12-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang","place_of_enactment","Tangerang","theme","Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Tahun 2020/Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:	\n \n Pembinaan penataan perangkat daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan \r\nperangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan secara berkelanjutan. \n Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019. \n Perubahan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020. \n Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020. \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian terkait Rumah Sakit Daerah (RSD) sebagai unit organisasi yang bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah, dan bidang kepegawaian. RSD bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan kinerja.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja RSD yang akan diatur dengan Peraturan Wali Kota. Terdapat perubahan pada ketentuan mengenai jabatan struktural, termasuk Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli Wali Kota, dan Direktur Rumah Sakit Daerah. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli berasal dari APBD dan sumber lain yang sah, termasuk anggaran penyelenggaraan fungsi rumah sakit Daerah yang bersumber pada Anggaran BLUD, APBD, dan sumber-sumber anggaran lainnya yang sah.

Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan secara berkelanjutan, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TANGERANG CITY
NUMBER 7 OF 2020
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 8 OF 2016
CONCERNING THE FORMATION AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANGERANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the development of structuring of the regional apparatus is aimed
to improve the ability of the region in structuring
regional apparatus that is functionally appropriate, appropriately sized, and
synergistic in the context of organizing governmental affairs
sustainably;
that the Regional hospital as one of the implementing technical units
in the regional apparatus that has characteristics
very complex organization, thus requiring
special policies to support the implementation of
health services in the Region;
that to follow up the provisions of the Regulation
Government Number 72 of 2019 concerning Amendments to
Government Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdcd9637-421a-4744-a091-599a0fc42b73","actionData","errors"]