For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian

Also known as: PMK 70/PMK.03/2014 · PMK No. 70/PMK.03/2014

Status:
Inactive
Effective Date:25 April 2014Publication Date:25 April 2014
Ketentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeTata Cara Pemeteraian Kemudian
LocationKementerian Keuangan
Effective Date25 April 2014
Publication Date25 April 2014
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mengatur kembali tata cara pelunasan Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian guna meningkatkan kepastian hukum, pelayanan, tertib administrasi, dan pengawasan. Kebijakan ini mengatur pelunasan Bea Meterai yang belum dilunasi pada dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dokumen yang dibuat di luar negeri, dan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi. Pelunasan dilakukan oleh pemegang dokumen dengan menggunakan meterai tempel atau Surat Setoran Pajak (SSP), dan disahkan oleh Pejabat Pos. Denda administrasi sebesar 200% dikenakan jika Bea Meterai tidak atau kurang dibayar. Pemilik dokumen bertanggung jawab atas pelunasan Bea Meterai, kecuali jika dokumen diterbitkan oleh pihak lain, maka penerbit bertanggung jawab.

(-)

  • Pelanggaran terhadap pelunasan Bea Meterai dapat dikenai denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar.