[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdbef130-3c6a-4717-bda0-cfbc6db4046c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 7 Tahun 2017","number","7","year","2017","published_date","2017-07-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bangka Belitung","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN – PELAYANAN – TERPADU – SATU PINTU
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 6 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dibentuk lembaga penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Guna optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan pada lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu perlu ditetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 25 tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 96 Tahun 2012; PERPRES No. 76 Tahun 2013; PERPRES No. 97 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2006; PERDAPROV KEP. BABEL Np. 18 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: asas, maksud, dan tujuan penyelenggaraan PTSP. Selain itu, diatur pula mengenai penyelenggara dan hubungan kerja, pendelegasian wewenang, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pemanfaatan system teknologi. Perda ini juga memuat ketentuan mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan, dokumen perizinan dan nonperizinan, layanan informasi dan layanan pengaduan, indeks kepuasan masyarakat, peran serta masyarakat, retribusi, hak, kewajiban dan larangan, sanksi administrasi, serta pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017. \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut peraturan lain.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan investasi, mewujudkan tatalaksana pelayanan publik yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Penyelenggara PTSP: DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) didukung oleh Tim Teknis PTSP dan PD Teknis.
Fungsi DPMPTSP: Pemberian informasi, penerimaan berkas, verifikasi, koordinasi Tim Teknis, pemrosesan berkas, penandatanganan dokumen, penerbitan/penolakan/pencabutan izin, dan layanan pengaduan.
Tim Teknis PTSP: Melaksanakan pemeriksaan teknis, membuat kajian teknis, memberikan saran/rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP.
PD Teknis: Memberikan dukungan teknis, menindaklanjuti pengaduan, merencanakan kebijakan perizinan, dan melakukan pembinaan/pengawasan.
Pendelegasian Wewenang: Gubernur mendelegasikan wewenang pelayanan dan pemberian perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
SDM dan Sarana Prasarana: Pemerintah Provinsi menyediakan SDM dan sarana prasarana untuk menunjang PTSP.
Sistem Teknologi Informasi: Pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk publikasi, pendaftaran online, penelusuran dokumen, informasi biaya dan waktu, serta tatacara pengaduan.
Mekanisme Pelayanan: Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan sesuai SP dan SOP yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Prosedur Pelayanan: Pengajuan permohonan secara manual atau elektronik melalui SPIPISE.
Penandatanganan: Dilakukan oleh Kepala DPMPTSP atas nama Gubernur.
Penolakan dan Pencabutan: Kepala DPMPTSP dapat menolak atau mencabut izin dengan alasan yang jelas.
Penyelesaian Masalah: Diselesaikan oleh PD Teknis terkait dengan difasilitasi oleh DPMPTSP.
Dokumen Perizinan: Legalisasi, duplikat/salinan, perpanjangan, dan format dokumen diatur.
Layanan Informasi dan Pengaduan: Disediakan layanan informasi dan pengaduan.
Indeks Kepuasan Masyarakat: Dilakukan survei kepuasan masyarakat.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat dapat melakukan pengawasan dan memberikan masukan.
Retribusi: Pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hak, Kewajiban, dan Larangan: Diatur hak dan kewajiban penyelenggara dan pemohon, serta larangan bagi aparatur.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.","sanctions","1. Pegawai Negeri Sipil maupun Honorer, dan petugas penyelenggara atau pelaksana PTSP yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS
REGIONAL REGULATION OF BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
NUMBER 7 OF 2017
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ONE-STOP INTEGRATED SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,

Considering:

that one of the objectives of implementing regional autonomy is to improve the quality of public service in order to realize the welfare of the community in the region;
that based on Regional Regulation of Bangka Belitung Islands Province Number 18 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatus of Bangka Belitung Islands Province, an institution for implementing One-Stop Integrated Service of Bangka Belitung Islands Province has been established;
that in order to optimize the implementation of licensing and non-licensing services, it is necessary to regulate the implementation of licensing services at the institution for implementing one-stop integrated

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdbef130-3c6a-4717-bda0-cfbc6db4046c","actionData","errors"]