For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Brebes, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspa Kencana dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes

Also known as: Perda Kabupaten Brebes 8/2016 · Perda Kabupaten Brebes No. 8 Tahun 2016 · Perda Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2016

Status:
Active
Effective Date:24 Oktober 2016Publication Date:24 Oktober 2016
Investasi & Penanaman ModalBadan Usaha & PerdaganganPerbankan & Lembaga Keuangan

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Brebes, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspa Kencana dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes
LocationPemerintah Kabupaten Brebes
Effective Date24 Oktober 2016
Publication Date24 Oktober 2016
Place of EnactmentBrebes

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Brebes, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspa Kencana dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 10).

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 terkait penyertaan modal daerah pada beberapa perusahaan daerah, termasuk PDAM. Latar belakang perubahan ini adalah adanya program Hibah Air Minum dari pemerintah pusat yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mendukung PDAM dalam melaksanakan program tersebut melalui penyertaan modal daerah. Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah penambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM hingga tahun 2019 sebesar Rp27.000.000.000,00 dengan rincian Rp5.000.000.000,00 pada tahun 2017, Rp11.975.000.000,00 pada tahun 2018, dan Rp10.025.000.000,00 pada tahun 2019. Penyertaan modal ini secara khusus diperuntukkan untuk mendukung Program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, penyertaan modal ini hanya dapat diberikan jika Pemerintah Daerah mendapatkan hibah air minum dari pemerintah pusat.

(-)

(-)