[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cda20adf-b1c4-41cc-8d3c-e8386293c1a0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Alur Sungai","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-12-24","effective_date","2024-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cc213f66-936c-4354-8ddc-b99887219af9","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum","short_name","Permen PU","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum","place_of_enactment","","theme","Pengalihan Alur Sungai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan-air
2024
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 4, BN.2024 (1028)/16 hlm
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum TENTANG Pengalihan Alur Sungai
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan adanya perubahan tata kelola perizinan dan persetujuan pengalihan alur sungai, perlu melakukan penggantian terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengalihan Alur Sungai; \r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 ,dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ketentuan teknis, tata cara permohonan perizinan dan persetujuan pengalihan alur sungai, pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 964).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengalihan alur sungai. Latar belakangnya adalah adanya perubahan tata kelola perizinan dan persetujuan pengalihan alur sungai yang membuat Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2020 tidak sesuai lagi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan organisasi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Menteri Pekerjaan Umum menyelenggarakan proses persetujuan yang meliputi Izin Pengalihan Alur Sungai dan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai. Izin dapat diajukan oleh BUMN, BUMD, BUMDes, koperasi, atau badan usaha swasta, sementara Persetujuan dapat diajukan oleh instansi pemerintah.\n2. Pelaksanaan Pengalihan Alur Sungai harus mengutamakan perlindungan dan pelestarian fungsi Sungai, mempertahankan fungsi prasarana Sungai yang telah dibangun, mempertahankan keberlanjutan fungsi pengaliran Sungai, memperhatikan kepentingan pemakai air Sungai yang sudah ada, memperhatikan fungsi pengaliran Sungai dari aspek hidrologi, hidrolika, dan lingkungan, serta mempertimbangkan aspek morfologi Sungai secara keseluruhan.\n3. Pengalihan Alur Sungai wajib mengganti ruas Sungai yang dialihkan dengan ruas Sungai baru yang memiliki luas dan kapasitas alir paling sedikit sama. Jika luas ruas Sungai baru kurang, pemohon wajib memberikan kompensasi dengan membangun prasarana sumber daya air seperti embung atau kolam retensi.","transitional_provisions","1. Izin Pengalihan Alur Sungai atau Persetujuan Pengalihan Alur Sungai yang telah diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku kecuali ketentuan mengenai tata cara serah terima ruas Sungai baru dan bangunan pelengkapnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n2. Permohonan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai dan masih dalam proses dan belum mendapatkan Izin Pengalihan Alur Sungai atau Persetujuan Pengalihan Alur Sungai, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permen PUPR No. 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/159631/permen-pupr-no-21-tahun-2020","9bffadbe-48af-47b7-acbc-65a287a18085","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2024
CONCERNING
RIVER COURSE DIVERSION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the changes in the governance of permits and approvals for river course diversion, it is necessary to replace Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 21 of 2020 concerning River Course Diversion because it is no longer in accordance with legal and organizational developments;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Public Works concerning River Course Diversion;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cda20adf-b1c4-41cc-8d3c-e8386293c1a0","actionData","errors"]