[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd9284f5-fc4a-400b-8357-2ccef4975c59","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kabupaten Semarang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-04-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Penyertaan Modal Kabupaten Semarang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan modal - penyertaan modal pt BPD jawa tengah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/NO.10, TLD.2016/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Kabupaten Semarang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan\r\nperkembangan perekonomian daerah, perlu adanya\r\nupaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan\r\npendapatan asli daerah yang salah satunya dapat\r\ndilakukan dengan penyertaan modal daerah;\r\nb. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah\r\nRepublik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah dimana penyertaan\r\nmodal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang\r\nakan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah\r\nditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan\r\nmodal daerah berkenaan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a\r\ndan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang\r\nPenyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada\r\nPerseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa\r\nTengah; \n Dasar Hukum Perda adalah sebagai berikut:\r\nPasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank\r\nIndonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun\r\n2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-\r\nUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4962);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang\r\nPerluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976\r\nNomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang\r\nSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang\r\nSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6\r\nTahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 1989 Nomor 12 Seri D); Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Semarang Nomor 13); \n Maksud dari penyertaan modal daerah adalah menjamin\r\nkepastian hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal daerah.\r\n(2) Tujuan dari penyertaan modal daerah adalah untuk\r\nmeningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan\r\nmenambah pendapatan daerah.\r\nDaerah melakukan penyertaan modal untuk penambahan\r\npenyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Jawa\r\nTengah.\r\n(2) Nilai nominal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada\r\nayat (1) sebesar Rp8.400.000.000,- (delapan milyar empat\r\nratus juta rupiah) dilaksanakan mulai Tahun 2016 sampai\r\ndengan Tahun 2021.\r\n(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri\r\ndari :\r\na. Penyetoran tunai dari pemerintah daerah;\r\nb. Sisa hasil penarikan AMU cash in-cash out;\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 1989 Nomor 12 Seri D);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Semarang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta menambah pendapatan daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Daerah melakukan penyertaan modal untuk penambahan penyertaan modal pada Bank Jateng.
Nilai nominal penyertaan modal sebesar Rp8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) dilaksanakan mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
Penyertaan modal terdiri dari penyetoran tunai dari pemerintah daerah dan sisa hasil penarikan AMU cash in-cash out.
Sharing hasil penarikan AMU menambah besaran penyertaan modal daerah.
Pemerintah daerah berhak mendapatkan dividen sesuai dengan besaran penyertaan modal dan berkewajiban melaksanakan pemenuhan modal dasar Bank Jateng sesuai kemampuan keuangan daerah.
Bank Jateng berhak menerima pemenuhan modal dasar dalam bentuk penyertaan modal dari pemerintah daerah dan mengelola modal yang diterima.
Bank Jateng berkewajiban menyetorkan dividen kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEMARANG
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
CONCERNING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION OF SEMARANG REGENCY
IN THE REGIONAL DEVELOPMENT BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
OF CENTRAL JAVA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the growth and development of the regional economy, it is necessary to make efforts and endeavors to increase regional original income, one of which can be done by regional capital participation;
that according to the provisions of Article 75 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management where regional capital participation can be carried out if the amount to be included in the relevant budget year has been stipulated in the regional regulation concerning the relevant regional capital

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd9284f5-fc4a-400b-8357-2ccef4975c59","actionData","errors"]