[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd8bb59d-46ab-47c0-a444-8f15b6c57535","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 Tahun 2022","number","13/POJK.05/2022","year","2022","published_date","2022-07-06","effective_date","2022-07-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 13/POJK.05/2022, LN.2022/NO.7/OJK, TLN NO.7/OJK, peraturan.go.id : 28 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur pengawasan terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan ini, yang berfungsi sebagai holding BUMN di sektor asuransi dan penjaminan, beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengelola risiko secara efektif.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan perusahaan anaknya harus mematuhi ketentuan mengenai Konglomerasi Keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan ini. Pengawasan langsung melibatkan pemeriksaan terhadap perusahaan dan pihak terkait, sementara pengawasan tidak langsung dilakukan melalui analisis laporan berkala dan informasi lainnya. Perusahaan juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Manajemen Risiko secara efektif. Selain itu, perusahaan harus menyusun laporan berkala dan insidentil serta memenuhi persyaratan pelaporan kepada OJK.

","transitional_provisions","1. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang telah menjabat tetap dapat menjadi anggota sampai masa jabatan berakhir tanpa harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan.\n2. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum perpanjangan atau peralihan jabatan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n2. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 bulan.\n3. Jika setelah peringatan ketiga ketentuan tetap tidak dipenuhi, OJK dapat menetapkan jangka waktu tambahan paling lama 6 bulan.\n4. Jika ketentuan tetap tidak dipenuhi, OJK memberikan rekomendasi kepada pemegang saham.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.7/OJK, 2022

FSA FINANCE. Limited Liability Company.
(Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
Supervision. (Explanation in the Addendum to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7/OJK)

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION
NUMBER 13/POJK.05/2022
CONCERNING
SUPERVISION OF PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK),

\n\n \n \n

Considering:

that in accordance with Article 4 letter c of Government Regulation Number 20 of 2020 concerning the Addition of the State Capital Investment of the Republic of Indonesia to the Share Capital of Perusahaan Perseroaan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia is under the regulation and supervision of the Financial Services Authority (OJK);
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd8bb59d-46ab-47c0-a444-8f15b6c57535","actionData","errors"]