[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd8383bc-a79d-4205-9f8a-6eaf6e0b88e7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender Dan Anak","short_title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-03-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0c377e1-9978-444e-8d62-3ee6c26d4ed1","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak","short_name","Permen PPPA","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"33f4f4d6-8665-42ff-8153-984d7700af8d","Integrasi Data Nasional","tags",[],"location","Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","place_of_enactment","Jakarta","theme","Satu Data Gender Dan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SATU DATA - GENDER DAN ANAK
2023
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 4, BN 2023 (281): 13 Halaman, jdih.kemenpppa.go.id
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak TENTANG Satu Data Gender Dan Anak
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan untuk mewujudkan tata kelola serta ketersediaan data gender dan data anak,\r\nperlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Satu Data Gender dan Anak. \n Dasar Hukum Peraturan Kemenpppa Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perpres No. 65 Tahun 2020; Dan Peraturan Kemenpppa No. 4 Tahun 2020\r\n \n Pasal 4\r\nPenyelenggaraan Satu Data Gender dan Anak dalam\r\nkelembagaan Data di tingkat nasional dan daerah\r\ndilakukan penyelarasan terhadap penyelenggaraan Satu\r\nData Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan\r\nperundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023. \n Lampiran File; 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyelaraskan penyelenggaraan Satu Data Gender dan Anak dengan Satu Data Indonesia, meningkatkan ketersediaan data, serta mendorong keterbukaan dan transparansi data guna mendukung kebijakan pemerintah yang responsif gender dan peduli anak. Peraturan ini mengatur tata kelola data gender dan anak yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pemanfaatan data. Instansi pusat dan daerah diharapkan dapat menggunakan peraturan ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan data gender dan anak di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, peraturan ini menetapkan peran Walidata Kementerian dan Produsen Data Kementerian dalam pengelolaan data, serta mengatur kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

","transitional_provisions","1. Tim pengelola Data yang sedang dan masih melaksanakan pengelolaan SIGA tetap dapat melaksanakan tugasnya untuk mengelola SIGA sampai dengan tim pengelola SIGA ditetapkan oleh Menteri.\n2. Focal Point Data yang sedang dan masih melaksanakan tugasnya sampai dengan Focal Point Data ditetapkan oleh Menteri.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE MINISTER OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND
CHILD PROTECTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2023
on
ONE GENDER AND CHILD DATA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 14 paragraph (3) and Article 15 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 39 of 2019 on One Data Indonesia, and to realize governance and availability of gender data and child data, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection on One Data Gender and Child; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of THE STATE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd8383bc-a79d-4205-9f8a-6eaf6e0b88e7","actionData","errors"]