[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd6029ea-a603-4aa2-9087-92fc4be58d24","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016","number","16","year","2016","published_date","2016-10-13","effective_date","2016-10-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD No.16/2016, No Reg Perda 16/2018, TLD No.183
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang: KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH; PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS; STAF AHLI; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan pengecualian ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan peraturan perundang-undangan terkait diundangkan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali yang terdiri dari Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Tipe A, Inspektorat Daerah Tipe A, Dinas Daerah (dengan berbagai tipe dan urusan pemerintahan), Badan Daerah (dengan fungsi penunjang), dan Kecamatan (Tipe A). Dinas Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, pengendalian penduduk, ketahanan pangan, lingkungan hidup, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan tenaga kerja, penanaman modal, pemuda dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan, pertanian, peternakan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bupati dapat dibantu oleh Staf Ahli yang memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis.","transitional_provisions","1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana dan diundangkannya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.\n2. Pejabat yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 16 OF 2016
CONCERNING
ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that to implement the provisions of Article 3 of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Establishment and Composition of Regional Apparatus; \n \n
In view of :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 42); \n Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd6029ea-a603-4aa2-9087-92fc4be58d24","actionData","errors"]