[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd573ec0-2227-45ba-9f25-13c307d0e6e2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2025","number","31","year","2025","published_date","2025-07-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi","place_of_enactment","Teluk Kuantan","theme","Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

koperasi
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD.2025/No.31
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Koperasi Merupakan Kegiatan Ekonomi Rakyat Yang Mempunyai Kedudukan, Potensi, Dan Peran Yang Strategis Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah, Menopang Ketahanan Ekonomi Masyarakat, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Sehingga Perlu Dikembangkan Melalui Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi. \n Bahwa Koperasi Merupakan Kegiatan Ekonomi Rakyat Yang Mempunyai Kedudukan, Potensi, Dan Peran Yang Strategis Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah, Menopang Ketahanan Ekonomi Masyarakat, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Sehingga Perlu Dikembangkan Melalui Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi. \n Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:\r\na. kewenangan Pemerintah Daerah;\r\nb. pemberdayaan Koperasi;\r\nc. satuan tugas;\r\nd. pelindungan Koperasi;\r\ne. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; \r\nf. pembinaan dan pengawasan; dan \r\ng. pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2025. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan untuk mengoptimalkan pembentukan koperasi guna pemerataan ekonomi dan memajukan perekonomian daerah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pemerintah Pusat terkait kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi teknis, menyelaraskan program kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, menyediakan anggaran, serta melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Pembentukan koperasi dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan khusus dengan tiga pendekatan model, yaitu pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi yang kinerjanya lemah.

Dalam aspek operasional, koperasi diwajibkan mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, serta inovasi dan teknologi untuk memperkuat daya saing koperasi. Selain itu, dibentuk Satuan Tugas percepatan pembentukan koperasi yang dipimpin oleh Bupati untuk memetakan potensi desa dan memberikan pendampingan. Pemerintah Daerah juga memberikan pelindungan melalui penetapan bidang usaha khusus bagi koperasi serta pemulihan usaha dalam kondisi darurat. Seluruh pelaksanaan program ini dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap enam bulan, dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF KUANTAN SINGINGI
PROVINCE OF RIAU

REGULATION OF THE REGENT OF KUANTAN SINGINGI
NUMBER 31 OF 2025
ON
ORGANIZATION OF THE MERAH PUTIH VILLAGE/URBAN VILLAGE COOPERATIVE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUANTAN SINGINGI,

Considering :

that cooperatives are grassroots economic activities that have a strategic position, potential, and role in improving the regional economy, supporting community economic resilience, and improving the welfare of the people, so they need to be developed through ease, protection, and empowerment of cooperatives;
that to realize development from the village/urban village level for economic equality as the manifestation of the sixth asta cita, it is necessary to establish the Merah Putih Village/Urban Village Cooperative through the establishment, development, and revitalization of cooperatives in villages/urban villages;
that the provisions of Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number 7 of 2021 on Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises mandate the Regional Government to provide ease, protection, and empowerment for cooperatives;
that based on Presidential Instruction Number 9 of 2025

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd573ec0-2227-45ba-9f25-13c307d0e6e2","actionData","errors"]