[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd54a7c7-f7fd-4353-8405-ac175c1366a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020\r\nTENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-07-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sampang","place_of_enactment","Sampang","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020\r\nTENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

struktur organisasi
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Sampang Tahun 2022 No 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020\r\nTENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja\r\npenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten\r\nSampang perlu penaataan kembali struktur organisasi\r\nperangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten Sampang yang hebat dan bermartabat;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang\r\nKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan\r\nPembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam\r\nKebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/\r\nKota, serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6\r\nTahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan\r\nBerusaha di Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 3\r\nTahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan\r\nPerangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan\r\nDaerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan\r\nSusunan Perangkat Daerah; \n Mengingat : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 \n peraturan ini mengatur mengenai Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan\r\ndan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), diubah sebagai\r\nberikut:\r\n1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah, angka 4 dan angka 6\r\ndihapus, serta ditambah 1 (satu) angka yakni angka 11,\r\nsehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022. \n jumlah 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada Pasal 1 mengenai definisi istilah, Pasal 8 mengenai daftar Dinas Daerah, dan Pasal 18 mengenai ketentuan pejabat dan pelaksana pada perangkat daerah saat berlakunya peraturan daerah ini.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang melalui penataan kembali struktur organisasi perangkat daerah. Penyesuaian ini juga dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, pedoman nomenklatur dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Ketentuan Substansial:

Perubahan Pasal 1 mencakup perubahan definisi istilah dan penghapusan beberapa definisi.
Perubahan Pasal 8 mengatur daftar Dinas Daerah, termasuk tipe dinas dan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh masing-masing dinas.
Perubahan Pasal 18 mengatur mengenai pejabat dan pelaksana yang ada pada perangkat daerah saat berlakunya peraturan daerah ini.

","transitional_provisions","1. Pejabat dan pelaksana yang ada pada perangkat daerah saat ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan penetapan dan pelantikan pejabat yang baru.\n2. UOBK dan UPTD yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UOBK dan UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Badan Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAMPANG
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SAMPANG REGENCY
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2020
CONCERNING THE FORMATION AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAMPANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the performance of the implementation of the Regional Government of Sampang Regency, it is necessary to rearrange the organizational structure of the regional apparatus within the Regional Government of Sampang Regency which is great and dignified;
that in order to implement the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 90 of 2019 concerning Classification, Codification, and Nomenclature of Regional Development Planning and Finance, Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 16 of 2020 concerning Guidelines for the Nomenclature

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd54a7c7-f7fd-4353-8405-ac175c1366a8","actionData","errors"]