[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd52b842-9d3e-41b8-9cb9-6beba0770173","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-01-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pekalongan","place_of_enactment","Kajen","theme","Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-PASAR-TRADISIONAL-PUSAT-PERBELANJAAN-DAN-TOKO-MODERN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil, menengah dan besar maka berdampak pada pemberdayaan perekonomian yang berazaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, maka dipandang perlu adanya upaya penataan, pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; \n Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;\r\n3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);\r\n4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubaan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);\r\n9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);\r\n12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);\r\n15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;\r\n16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;\r\n17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2); \n Materi Pokok Perda ini adalah: KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN, KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, BENTUK USAHA: Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, LOKASI PENDIRIAN: Persyaratan Umum, Persyaratan Teknis, JAM OPERASIONAL KEGIATAN USAHA, KEMITRAAN USAHA, PERIZINAN: Wewenang Pemberian Izin Usaha, Tatacara Permohonan Izin Usaha, Masa Berlaku Izin Usaha, Pemindahtanganan Izin Usaha, KEWAJIBAN DAN LARANGAN, SANKSI ADMINISTRATIF, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014. \n 31Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata, membina, dan mengawasi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Pekalongan. Latar belakangnya adalah perkembangan usaha perdagangan eceran yang mempengaruhi keberadaan pasar tradisional, sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan persaingan yang sehat dan keseimbangan kepentingan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Pembinaan dan Pengawasan:** Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Pembinaan pasar tradisional meliputi upaya pendanaan, peningkatan kemampuan pedagang, dan prioritas bagi pedagang lama. Pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern meliputi pemberdayaan kemitraan dengan pasar tradisional dan pencegahan monopoli.\n2. **Kewenangan Pemerintah Daerah:** Pemerintah Daerah menjamin iklim perdagangan yang sehat, dapat melakukan pembatasan atau percepatan distribusi dalam kondisi tertentu, dan menetapkan produk unggulan daerah.\n3. **Bentuk Usaha:** Peraturan ini mengatur bentuk usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern berdasarkan luas lantai dan sistem penjualan.\n4. **Lokasi Pendirian:** Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang. Pendirian minimarket diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili di wilayah hukum Daerah Kabupaten Pekalongan.\n5. **Kemitraan Usaha:** Kemitraan antara toko modern dan UMKM diatur dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan. Syarat-syarat perdagangan harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan.\n6. **Perizinan:** Setiap kegiatan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Proses permohonan izin, persyaratan, dan masa berlaku izin juga diatur dalam peraturan ini.\n7. **Kewajiban dan Larangan:** Penyelenggara kegiatan usaha wajib menjaga iklim usaha yang sehat, mentaati jam operasional, melaksanakan kemitraan dengan UMKM, menyediakan areal parkir, dan menjaga kebersihan serta keamanan tempat usaha. Terdapat juga larangan terkait monopoli, penimbunan barang, penjualan barang di bawah harga pokok, dan penggunaan tenaga kerja di bawah umur.","transitional_provisions","1. Toko Modern berjejaring yang sudah berizin diberikan waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. Toko Modern berjejaring yang belum berizin, paling lambat 1 (satu) tahun harus sudah mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.\n3. Toko Modern yang tidak berjejaring yang sudah berizin dapat tetap melaksanakan operasional usahanya.\n4. Toko Modern yang tidak berjejaring yang belum berizin, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan harus mengajukan permohonan izin operasional usahanya pada lokasi usahanya pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 17, Pasal 19, Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 22 dan Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2014
ABOUT
STRUCTURING, DEVELOPMENT AND SUPERVISION OF TRADITIONAL MARKETS,
SHOPPING CENTERS AND MODERN STORES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the increasing development of retail businesses on a small, medium and large scale has an impact on empowering the economy based on kinship for the welfare of all people, so traditional markets need to be empowered so that they can grow and develop, harmoniously, mutually needed, mutually reinforcing and mutually beneficial, so it is deemed necessary to make efforts to structure, develop and supervise traditional markets, shopping centers and modern stores in the Region;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Structuring, Development and Supervision of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd52b842-9d3e-41b8-9cb9-6beba0770173","actionData","errors"]