[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd482f30-5d17-4744-856d-ee4b423a08cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Perubahan Atas Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan Produk hukum daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2020/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa produk hukum daerah sebagai peraturan perundang-undangan pembentukannya harus sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;\r\nc. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DaerahKabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; \n Dasar Hukum peraturan ini adalah:\r\n1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950Nomor 44);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunjaUndang-Undang 1950 Nomor12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/ Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);\r\n5. Peraturan DaerahKabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 68); \n Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berupa Peraturan, Penetapan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020. \n Jumlah halaman: 21 HLM; Lampiran: 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 68)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.\n\nKetentuan substansial yang diubah meliputi:\n\n1. Definisi Produk Hukum Daerah, Propemperda, Naskah Akademik, dan istilah lainnya.\n2. Penghapusan Peraturan DPRD sebagai salah satu bentuk Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan.\n3. Penambahan ketentuan mengenai pertimbangan realisasi Propemperda dalam penyusunan Propemperda berikutnya.\n4. Kewajiban menyampaikan hasil rancangan Perda kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi.\n5. Perubahan mekanisme pembahasan Rancangan Perda tentang APBD, termasuk penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD dengan rencana pembangunan daerah dan konsultasi hasil pembahasan dengan Gubernur.\n6. Perubahan mekanisme pembahasan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rencana Tata Ruang, Organisasi Perangkat Daerah, RPJPD, dan RPJMD.\n7. Perubahan mekanisme penyampaian dan penetapan Perda, termasuk kewajiban menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register.\n8. Perubahan ketentuan mengenai Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.\n9. Penghapusan BAB VII mengenai Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.\n10. Perubahan ketentuan mengenai tindak lanjut pembatalan Peraturan Bupati.\n11. Perubahan ketentuan mengenai penyebarluasan Propemperda dan Perda.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANTUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 7 OF 2020
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 07 OF 2016 CONCERNING GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF REGIONAL
LEGAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n

Considering:

that regional legal products as laws and regulations must be formed in accordance with the rules for the formation of laws and regulations in order to realize legal certainty in the implementation of regional administration;
that Regional Regulation of Bantul Regency Number 07 of 2016 concerning Guidelines for the Establishment of Regional Legal Products, is deemed no longer in accordance with the development of laws and regulations so that adjustments and changes need to be made;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd482f30-5d17-4744-856d-ee4b423a08cc","actionData","errors"]