[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd3c0085-dd75-465c-914a-dbd83c284ff8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2023","number","43","year","2023","published_date","2023-09-19","effective_date","2023-11-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jenis - Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Kementerian Komunikasi dan Informatika - pnbp
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 43, LN 2023 (115), TLN (6889): 16 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:	\n \n Untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020. \n PP ini mengatur mengenai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika berasal dari : 1) penggunaan spektrum frekuensi radio; 2) penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; 3) pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; 4) kalibrasi alat ukur; 5) penyelenggaraan pos; 6) penyelenggaraan telekomunikasi; 7) penyelenggaraan penyiaran; 8) penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; 9) penyelenggaraan pelatihan fungsional; 10) penyelenggaraan pelatihan pendidikan tinggi; 11) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; dan denda administratif di bidang komunikasi dan informatika. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2023. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 93 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku: Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

","scope_and_parties","policy_content","

1. Regulasi yang Dicabut: Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015.

2. Alasan Pencabutan: Untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3. Kerangka Baru: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 mengatur jenis dan tarif PNBP yang lebih terperinci dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

4. Ketentuan Peralihan: Kontrak kerja sama yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut.

5. Dampak pada Kewajiban Kepatuhan: Semua pelaku usaha di bidang komunikasi dan informatika harus mematuhi tarif baru yang ditetapkan dalam peraturan ini.

6. Tanggal Efektif Pencabutan: Peraturan ini mulai berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

","transitional_provisions","

Ketentuan peralihan diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 29, yang menyatakan bahwa kontrak kerja sama yang sudah ada tetap berlaku dan semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

","sanctions","

Sanksi Administratif: Denda administratif dikenakan berdasarkan jumlah poin pelanggaran dikalikan dengan tarif denda administratif yang ditetapkan. Contoh sanksi mencakup pelanggaran kewajiban penggunaan spektrum frekuensi dan kewajiban sertifikat alat telekomunikasi.

Sanksi Pidana: Tidak ada ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan ini.

","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5658/pp-no-80-tahun-2015","127a6274-452a-46bb-b36a-b3be1c479642","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 43 OF 2023

CONCERNING

TYPES AND RATES OF NON-TAX STATE REVENUES

APPLICABLE TO THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATICS

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd3c0085-dd75-465c-914a-dbd83c284ff8","actionData","errors"]