[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd226a57-f8f6-4941-aef2-6685220c4fc6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Desa Wisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-10-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara","place_of_enactment","Lasusua","theme","Desa Wisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Desa Wisata
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak\r\ntradisional dalam mengatur dan mengurus\r\nkepentingan masyarakat setempat dan berperan\r\nmewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan\r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945;\r\nb. bahwa pembangunan desa diperlukan untuk\r\nmendorong pemerataan kesempatan berusaha dan\r\nmemperoleh manfaat serta mampu menghadapi\r\ntantangan perubahan kehidupan lokal, nasional,\r\ndan global;\r\nc. bahwa desa wisata merupakan bagian integral dari\r\npembangunan daerah yang dilakukan secara\r\nsistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan,\r\ndan bertanggung jawab dengan tetap memberikan\r\nperlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya\r\nyang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan\r\nmutu lingkungan hidup, serta kepentingan\r\nnasional;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,\r\nmaka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nDesa Wisata; \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Bombana, Waktobi dan\r\nKolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4339);\r\n3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang\r\nPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4725); \r\n4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009\r\ntentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);\r\n5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5495);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta\r\nKerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6841);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997\r\ntentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998\r\ntentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998\r\nNomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3743);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011\r\nten tang Rencana Induk Pembangunan\r\nKepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5262);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014\r\ntentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021\r\nNomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia 6623);\r\n11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63\r\nTahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian\r\nKepariwisataan (Lernbaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 140)\r\n12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden\r\nNomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 186);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120\r\nTahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nMenteri Da1am Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 157);\r\n17. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata\r\nNomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman\r\nUmum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat\r\n(PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;\r\n18. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia\r\nNomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendafta.ran Usaha\r\nPariwisata.\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia\r\nNomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja\r\nSama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Serita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor\r\n1444); \n BAB I KETENTUAN UMUM,\r\nBAB II PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA,\r\nBAB IV USAHA PARIWISATA,\r\nBAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN,\r\nBAB VI PROMOSI KAWASAN DESA WISATA,\r\nBAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT,\r\nBAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,\r\nBAB IX PENDANAAN\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Desa Wisata di Kabupaten Kolaka Utara. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, dan menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kriteria Desa Wisata: Desa harus memiliki keunikan adat dan keragaman budaya, potensi alam yang layak dikembangkan, pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas, dan keinginan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata.
Sasaran Pembangunan Desa Wisata: Tersusunnya model desa wisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, terpadunya pembangunan dengan identifikasi potensi, terwujudnya penataan desa wisata berdasarkan sistem zonasi, terwujudnya destinasi desa wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur tradisional, serta terwujudnya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan seni budaya.
Pembangunan Desa Wisata: Meliputi destinasi, pemasaran, dan kelembagaan desa wisata. Pembangunan destinasi mencakup pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, prasarana, fasilitas umum, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, serta penguatan unsur budaya dan adat istiadat. Pemasaran desa wisata dilakukan secara bersama, terpadu, dan berkesinambungan. Penguatan kelembagaan meliputi pengembangan kapasitas organisasi pengelola desa wisata dan BUMDes.
Organisasi Pengelola Desa Wisata: Dibentuk melalui musyawarah desa dan merupakan salah satu unit usaha BUMDes.
Usaha Pariwisata: Didukung dengan usaha pariwisata yang baik, dengan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata. Setiap usaha wisata wajib mendaftarkan usahanya.
Hak dan Kewajiban: Mengatur hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat desa, wisatawan, dan pengusaha pariwisata desa.
Promosi Kawasan Desa Wisata: Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Desa Wisata.
Pendanaan: Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","1. Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Tanda Daftar Usaha yang telah diterbitkan atas usaha pariwisata di dalam Desa Wisata dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku yang diberikan.\n3. Penetapan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.","sanctions","1. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran usaha sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.\n2. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, atau pembekuan sementara kegiatan usaha.\n3. Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOLAKA UTARA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA UTARA REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
CONCERNING
TOURISM VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOLAKA UTARA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Village has the right of origin and traditional rights in regulating and managing the interests of the local community and plays a role in realizing the ideals of independence based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that village development is needed to encourage equitable opportunities to do business and obtain benefits and be able to face the challenges of changes in local, national, and global life;
that a tourism village is an integral part of regional development that is carried out systematically, planned, integrated, sustainably, and responsibly while still providing protection for religious values, culture that lives in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd226a57-f8f6-4941-aef2-6685220c4fc6","actionData","errors"]