[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd14f510-0043-4362-a055-d92ed8524a79","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-04-29","effective_date","2014-04-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Balikpapan","place_of_enactment","Balikpapan","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN-KEUANGAN DAERAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2014/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Untuk tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \n UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kota Balikpapan No.2 Tahun 2011 \n Peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2014. \n PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH \n Peraturan Walikota tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah \n 23 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut mencakup:

Pasal 8: Mengubah tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
Pasal 9: Mengubah pelimpahan tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
Pasal 10: Mengubah tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
Pasal 30: Mengatur penganggaran pendapatan daerah pada SKPKD/PPKD dan SKPD.
Pasal 45: Mengubah ketentuan mengenai bantuan sosial.
Pasal 46: Mengubah ketentuan mengenai belanja bagi hasil.
Pasal 47: Mengubah ketentuan mengenai bantuan keuangan.
Pasal 52: Mengubah ketentuan mengenai belanja barang dan jasa.
Pasal 54A: Menyisipkan pasal baru mengenai kegiatan tahun jamak.
Pasal 71: Menambahkan ketentuan mengenai investasi jangka pendek dan jangka panjang.
Pasal 76: Menambahkan ketentuan mengenai pendanaan urusan pemerintahan.
Pasal 84: Mengubah ketentuan mengenai penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Pasal 99: Mengubah ketentuan mengenai lampiran Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
Pasal 104: Mengubah ketentuan mengenai pelaksanaan pengeluaran apabila DPRD tidak menetapkan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Pasal 116: Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 berlaku untuk penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
Pasal 122: Mengubah ketentuan mengenai DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
Pasal 132: Mengubah ketentuan mengenai pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.
Pasal 133: Mengubah ketentuan mengenai dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga.
Pasal 157: Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 berlaku untuk penyusunan RKA-SKPD.
Pasal 158: Menambahkan ketentuan mengenai perubahan DPA-SKPD.
Pasal 159: Mengubah ketentuan mengenai pergeseran anggaran.
Pasal 161: Mengubah ketentuan mengenai keadaan darurat.
Pasal 172: Mengubah ketentuan mengenai evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
Pasal 181: Mengubah ketentuan mengenai pengelolaan kas non anggaran.
Pasal 187: Mengubah ketentuan mengenai bendahara penerimaan.
Pasal 188: Mengubah ketentuan mengenai bendahara penerimaan pembantu.
Pasal 195: Mengubah ketentuan mengenai pengajuan SPP.
Pasal 205: Mengubah ketentuan mengenai dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran.
Pasal 221A: Menyisipkan pasal baru mengenai bendahara pengeluaran berhalangan.
Pasal 225: Mengubah ketentuan mengenai sistem akuntansi pemerintahan daerah.
Pasal 226: Mengubah ketentuan mengenai sistem akuntansi pemerintahan daerah.
Pasal 228: Mengubah ketentuan mengenai Bagan Akun Standar.
Pasal 232: Mengubah ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
Pasal 251: Mengubah ketentuan mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pasal 274: Mengubah ketentuan mengenai laporan keuangan SKPD.
Pasal 275: Mengubah ketentuan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah.
Pasal 300: Mengubah ketentuan mengenai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Bab XIVA: Menyisipkan bab baru mengenai Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
Pasal 302: Mengubah ketentuan mengenai peraturan walikota tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan ini bertujuan untuk tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BALIKPAPAN
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BALIKPAPAN CITY
NUMBER 9 OF 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2011 CONCERNING
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MAYOR OF BALIKPAPAN,

\n\n \n \n

Considering:

that for orderly administration and accountability of regional finance management and to implement the provisions in Article 151 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management and Article 330 of Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Finance Management as amended several times, most recently by Minister of Home Affairs Regulation Number 21 of 2011, it is necessary to amend Regional Regulation of Balikpapan City Number 2 of 2011 concerning Principles of Regional Finance Management;
that for the purposes as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd14f510-0043-4362-a055-d92ed8524a79","actionData","errors"]