[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd0f969d-4ee6-43dd-8a60-4f32146d9838","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 25 Tahun 2011","number","25","year","2011","published_date","2011-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","place_of_enactment","Amuntai","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2011/NO.25
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi baru, penghapusan objek lama, dan perubahan besar tarif retribusi yang berlaku\r\nselama ini, sebagai upaya rasionalisasi atas tarif retribusi yang dipungut dengan besar biaya pengelolaan penyelenggaraan pelayanan pasar yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah, maka perlu memperbaharui peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasar;bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2011, tanggal 6 April 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar dapat\r\ndisetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur;bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01013/KUM/2011, tanggal 5 Juli 2011, dan hasil\r\nevaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-435/MK.7/2011, tanggal 12 Mei 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan\r\nhuruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990;. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi;Golongan Retribusi Dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Tarif Retribusi, Struktur, dan Besarnya Tarif Retribusi;Wilayah Pemungutan Dan Tata Cara Pemungutan;Tata Cara Pembayaan Dan Tempat Pembayaran;Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;Saat Retribusi Terutang, Sanksi Administratif, Dan Tata Cara Penagihan;Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;Insentif Pemungutan;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 34 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 20 Seri C Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Latar belakangnya adalah untuk memperbaharui peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasar karena adanya penambahan objek retribusi baru, penghapusan objek lama, dan perubahan tarif retribusi. Tujuannya adalah untuk rasionalisasi tarif retribusi yang dipungut dengan biaya pengelolaan penyelenggaraan pelayanan pasar.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi: Retribusi dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, los, atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Retribusi digolongkan ke dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tempat, luas petak/lokasi, dan kelas pasar yang digunakan, serta jangka waktu pemakaian.
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi, Struktur, dan Besaran Tarif Retribusi: Tarif didasarkan pada peningkatan kualitas pelayanan, biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis barang yang dijual, jenis fasilitas/tempat, dan kelas pasar.
Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan: Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah. Pemungutan tidak dapat diborongkan dan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran: Pembayaran dilakukan tunai atau langsung lunas di loket/tempat pelayanan diberikan.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi objek retribusi.
Saat Retribusi Terutang, Sanksi Administratif, dan Tata Cara Penagihan: Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa: Hak penagihan menjadi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
HULU SUNGAI UTARA REGENCY
2011 NUMBER 25

REGIONAL REGULATION
HULU SUNGAI UTARA REGENCY
NUMBER 25 OF 2011
CONCERNING
MARKET SERVICE CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI UTARA,

\n\n \n \n

Considering:

that Market Service Charges are a type of general service charge that can be collected by the Regency/City Government, as regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution;
that in connection with the addition of new charge objects, the elimination of old objects, and significant changes to the charge rates that have been in effect so far, as an effort to rationalize the collected charge rates with the amount of management costs for organizing market services that must be incurred by the Regional Government, it is necessary to update the regional regulation governing market service charges;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd0f969d-4ee6-43dd-8a60-4f32146d9838","actionData","errors"]