[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ccfe65d4-ec21-4410-b5e7-23a655f33e67","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2016 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-09-08","effective_date","2016-09-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2016/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK:	\n \n Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah. Dalam rangka tertib penyelenggaraan usaha jasa konstruksi diperlukan penerbitan izin usaha jasa konstruksi. Landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi diperlukan dalam pengaturan mengenai izin usaha jasa konstruksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 18 Tahun 1999; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 28 Tahun 2000; PP No 29 Tahun 2000; PP No 30 Tahun 2000; PERPRES No 54 Tahun 2010; PERMEN PU No 14/PRT/M/2010; PERMEN PU No 04/PRT/M/2011; PERMENDAGRI No 1 Tahun 2014; PERDA Kab Kuningan No 3 Tahun 2008; PERDA Kab Kuningan No 21 Tahun 2013. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan sistematika sebagai berikut :\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tAsas, Maksud dan Tujuan\r\n3.\tUsaha Jasa Konstruksi\r\n4.\tIzin Usaha Jasa Konstruksi\r\n5.\tHak dan Kewajiban Pemegang IUJK\r\n6.\tLaporan Pertanggungjawaban SKPD yang Memberikan IUJK\r\n7.\tPemberdayaan dan Pengawasan\r\n8.\tSanksi Administrasi\r\n9.\tSistem Informasi\r\n10.\tKetentuan Lain-Lain\r\n11.\tKetentuan Peralihan\r\n12.\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2016. \n 42 HLM (Penjelasan 5 hlm, lampiran 15 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ditetapkan dengan maksud untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK dan bertujuan untuk:

Mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik.
Mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat.
Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.
Mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi yang meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
Kewajiban memiliki IUJK bagi badan usaha yang melaksanakan pekerjaan konstruksi, dengan mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU).
Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK yang mengedepankan pelayanan prima, profesionalisme penyedia jasa, dan sebagai sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.
Prosedur pemberian IUJK oleh Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk, termasuk persyaratan permohonan izin baru, perpanjangan izin, perubahan data, dan penutupan izin.
Hak dan kewajiban pemegang IUJK, termasuk hak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi dan mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, serta kewajiban memenuhi ketentuan teknis, keselamatan, kesehatan kerja, perlindungan sosial tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup.
Kewajiban pemegang IUJK untuk melaporkan perubahan data dan menyampaikan laporan akhir tahun kepada SKPD pemberi.
Pemberdayaan dan pengawasan penerbitan IUJK melalui penyuluhan, informasi, pendidikan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi.
Pendaftaran usaha orang perseorangan pada SKPD penerbit IUJK.

\n","transitional_provisions","1. IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.\n2. Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di Daerah maka dapat dipergunakan:\na. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau\nb. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa: peringatan tertulis, pembekuan IUJK, atau pencabutan IUJK.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.\n3. BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila mengabaikan peringatan tertulis, melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau masuk kedalam daftar hitam.\n4. BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali; sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/ataukegagalan bangunan.\n5. Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda setingi-tingginya Rp. 5,000,000,00 (limajuta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUNINGAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
ON
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n

Considering :

that construction services are one of the activities in the economic, social and cultural fields that have an important role in achieving various goals in order to realize regional development;
that in order to properly organize construction services businesses in Kuningan Regency, it is necessary to issue construction services business licenses;
that in order to provide a legal basis for the implementation of granting construction services business licenses in Kuningan Regency, it is necessary to regulate construction services business licenses;
that based on the considerations as referred to in letters a, letter b, and letter c, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ccfe65d4-ec21-4410-b5e7-23a655f33e67","actionData","errors"]