[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ccfd3e41-9d40-45c2-afcb-079b301716cf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2019 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2019","number","5","year","2019","published_date","2019-12-13","effective_date","2019-12-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas","place_of_enactment","Tarempa","theme","TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 74
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:	\n \n Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan wujud kepedulian dan peran serta pelaku usaha dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 33 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 47 Tahun 2012, Permendagri No. 13 Tahun 2018. \n Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang diselaraskan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai asas dan ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, hak dan kewajiban perusahaan, program dan bidang kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019. \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Kepulauan Anambas. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kepedulian dan peran serta pelaku usaha dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, mengarahkan kebijakan TJSLP agar sinergis dengan program pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP, terutama bagi yang bergerak di bidang sumber daya alam, penanam modal, dan berstatus badan hukum (kecuali usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi).\n- Program TJSLP meliputi bina lingkungan sosial dan kemaritiman, kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, program langsung pada masyarakat, dan program kepada Pemerintah Daerah.\n- Bidang kerja TJSLP meliputi pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, olahraga dan seni, sosial keagamaan, pariwisata, kelautan perikanan, pelestarian lingkungan hidup, dan bidang lain yang meningkatkan kualitas masyarakat.\n- Pembentukan Forum TJSLP untuk koordinasi pelaksanaan TJSLP, yang difasilitasi oleh bagian perekonomian dan pembangunan Pemerintah Daerah.\n- Kewajiban Forum TJSLP untuk melaporkan pelaksanaan TJSLP setiap 6 bulan kepada Pemerintah Daerah.\n- Pemerintah Daerah melakukan penilaian tahunan terhadap perusahaan yang melaksanakan TJSLP dan memberikan penghargaan.","transitional_provisions","Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF THE ANAMBAS ISLANDS
THE PROVINCE OF RIAU ISLANDS

REGIONAL REGULATION OF ANAMBAS ISLANDS REGENCY
NUMBER 5 OF 2019
ON
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF THE ANAMBAS ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the corporate social and environmental responsibility towards the community and the environment is a form of concern and participation of business actors in accelerating the achievement of regional development goals;
that in order for the implementation of corporate social and environmental responsibility to run in accordance with the provisions and its implementation can support sustainable regional development, it is necessary to establish policies related to the implementation of corporate social and environmental responsibility;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ccfd3e41-9d40-45c2-afcb-079b301716cf","actionData","errors"]