[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ccfabc4d-eda7-400f-95d0-7e0bdfa206fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karang Asem Nomor 19 Tahun 2012 tentang PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 19 Tahun 2012","number","19","year","2012","published_date","2012-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karang Asem","place_of_enactment","Amlapura","theme","PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PENANGGULANGAN-HIV-DAN-AIDS
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2012/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan\r\ntubuh yang dapat menimbulkan kumpulan berbagai\r\npenyakit (AIDS) sehingga dapat mengancam kesehatan dan\r\nkelangsungan hidup manusia;\r\nb. bahwa penularan HIV semakin meluas dengan peningkatan\r\nyang sangat signifikan dimana proses penularannya sangat\r\nsulit dipantau sehingga memerlukan upaya pencegahan dan\r\npenanggulangan secara sistematis dan melembaga melalui\r\npengaturan hukum yang memadai;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 \r\nUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 \r\nUndang-Undang Nomor 29 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\nPeraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008\r\n\r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II ASAS DAN TUJUAN\r\nBAB III KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS \r\nPasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 27 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA. Latar belakangnya adalah HIV sebagai virus perusak sistem kekebalan tubuh yang menimbulkan AIDS, mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, serta penularannya yang meluas memerlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang sistematis.

Peraturan ini mengatur berbagai kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, meliputi promosi kesehatan, pencegahan penularan, konseling dan tes sukarela, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, dan dukungan bagi ODHA. Kegiatan promosi dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta upaya perubahan sikap dan perilaku. Pencegahan meliputi upaya perlindungan pasangan seksual bagi yang terinfeksi HIV, larangan donor darah/organ bagi ODHA, penggunaan kondom bagi hubungan seksual berisiko, dan penggunaan alat steril untuk mencegah penularan melalui alat medis.

Peraturan ini juga mewajibkan pemilik/pengelola tempat hiburan untuk memberikan informasi pencegahan HIV/AIDS kepada karyawan dan melakukan pendataan serta pemeriksaan berkala. Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana pencegahan, seperti skrining darah/organ donor, layanan pencegahan bagi pengguna narkoba suntik dan ibu hamil positif HIV, layanan VCT, serta surveilans IMS, HIV, dan perilaku. Tes HIV diatur dengan prinsip unlinked anonymous untuk surveilans dan VCT untuk pengobatan dan pencegahan. Kerahasiaan status HIV seseorang dijamin, kecuali dalam kondisi tertentu untuk kepentingan pengobatan atau pencegahan penularan.

Layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada ODHA. Pengobatan dilakukan berbasis klinik, keluarga, kelompok dukungan, dan masyarakat. Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengobatan, termasuk obat anti retroviral dan anti infeksi oportunistik. Perawatan dan dukungan dilakukan melalui pendekatan medis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Peraturan ini juga membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang beranggotakan unsur pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha untuk mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS. Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Pembiayaan kegiatan penanggulangan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 13 ayat (1), (2), dan (4), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 dapat dipidana dengan kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGASEM REGENCY
NUMBER 19 OF 2012
on
HIV AND AIDS PREVENTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGASEM,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that HIV is a virus that destroys the immune system which can cause a collection of various diseases (AIDS) so that it can threaten human health and survival;
that HIV transmission is increasingly widespread with a very significant increase where the transmission process is very difficult to monitor, thus requiring systematic and institutionalized prevention and control efforts through adequate legal regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation on HIV and AIDS Prevention;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 69 of 1958 on the Establishment of Level II Regions within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ccfabc4d-eda7-400f-95d0-7e0bdfa206fa","actionData","errors"]