[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cced4414-b753-43ad-a14c-51dd7b75a213","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Kepala Di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal","short_title","Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-12-20","effective_date","2024-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","23a7d5cf-f512-4ae3-a467-9b28d1e989f5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal","short_name","Peraturan BKPM","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Badan Koordinasi Penanaman Modal","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Kepala Di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan-peraturan
2023
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. 3, BN.2023 (1033)/18 hlm
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal TENTANG Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Kepala Di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n . bahwa untuk meningkatkan kualitas dan memberikan kepastian\thukum dalam pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal perlu adanya metode yang terencana, terstandar, terpadu, dan sistematis;\r\nb.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal\ttentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Kepala\tdi Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian\tNegara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang- Undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian\tInvestasi, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman\tModal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi\t\tdan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal \r\n\r\n\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan peraturan menteri, pembiayaan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2023 ini mengatur tentang tata cara pembentukan Peraturan Menteri/Kepala di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui metode yang terencana, terstandar, terpadu, dan sistematis. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keharmonisan materi muatan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi kebijakan Peraturan Menteri, menjamin kepastian hukum, dan meningkatkan efektivitas sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tahapan pembentukan Peraturan Menteri, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, dan pengundangan. Perencanaan dilakukan melalui Program Penyusunan Peraturan Menteri yang disusun setiap tahun. Usulan penyusunan peraturan dapat berasal dari perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Proses penyusunan melibatkan pembentukan tim yang terdiri dari Pemrakarsa, Biro Hukum, dan/atau unit kerja di Kementerian. Pembahasan dilakukan melalui rapat internal Kementerian, dan jika diperlukan, melibatkan kementerian/lembaga terkait. Rancangan peraturan kemudian diharmonisasi dengan melibatkan Menteri/Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsultasi Publik wajib dilakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Setelah pengundangan, salinan peraturan disiapkan dan disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk situs web JDIH Kementerian.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF INVESTMENT /
HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF INVESTMENT/
HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD
NUMBER 3 OF 2023
CONCERNING
PROCEDURES FOR ESTABLISHING MINISTERIAL/HEAD REGULATIONS WITHIN THE
MINISTRY OF INVESTMENT/INVESTMENT COORDINATING BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF INVESTMENT/
HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the quality and provide legal certainty in the establishment of Ministerial Regulations within the Ministry of Investment/Investment Coordinating Board, it is necessary to have a planned, standardized, integrated, and systematic method;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cced4414-b753-43ad-a14c-51dd7b75a213","actionData","errors"]