Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 4 Tahun 2014

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (PT. Jamkrida) Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2014. Maksud dari penyertaan modal ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dalam upaya meningkatkan kapasitas usaha serta mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat dalam meningkatkan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Sintang, peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan, pembiayaan dan kemanfaatan umum sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang.

Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyertaan modal pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2014 dalam bentuk pembelian saham dengan nominal sebesar Rp.875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pelaksanaan penyertaan modal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang serta merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Mekanisme penyaluran pendanaan untuk penyertaan modal dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan didahului dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan PT. Jamkrida Kalimantan Barat.

PT. Jamkrida Kalimantan Barat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan, yang juga ditembuskan kepada DPRD. Bagian keuntungan/laba dari hasil usaha PT. Jamkrida Kalimantan Barat yang menjadi hak Daerah disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang sebagai pendapatan Daerah. Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah.

(-)

(-)