[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cce05d09-a530-488b-a21d-8e082228b69e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-04-27","effective_date","2013-04-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bombana","place_of_enactment","Rumbia","theme","Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN KEPELABUHAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2013/ NO. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Jasa Pelayanan Kepelabuhan. \r\n\r\n \n Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 69 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Bombana No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bombana No. 17 Tahun 2011 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nRetribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhan, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Objek, Subjek, dan Golongan Retribusi;\r\n3.\tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n4.\tPrinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;\r\n5.\tStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\n6.\tWilayah Pemungutan;\r\n7.\tPenentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Keberatan;\r\n8.\tSanksi Administratif;\r\n9.\tPenagihan;\r\n10.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\n11.\tKedaluwarsa Penagihan;\r\n12.\tPemeriksaan;\r\n13.\tInsentif Pemungutan;\r\n14.\tPenyidikan;\r\n15.\tKetentuan Pidana;\r\n16.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2013. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Produk hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana tentang Jasa Pelayanan Kepelabuhanan di wilayah Kabupaten Bombana yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Bombana. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kepelabuhanan. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan dihitung berdasarkan jenis pelayanan, volume dan kegiatan serta frekuensi pemakaian jasa pelayanan kepelabuhanan. Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang diperoleh apabila pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Struktur dan besarnya tarif retribusi meliputi tarif tempat tambat dan labuh untuk pelayanan kapal, tarif jasa penumpukan material atau barang, tarif bongkar muat di pelabuhan/dermaga, tarif jasa sewa gudang, dan tarif masuk atau portal pelabuhan. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut dalam wilayah Kabupaten Bombana.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Retribusi harus melunasi sekaligus pembayaran retribusi yang terutang paling lama 30 hari sejak diterbitkannya SKRD atau STRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan.

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Kab. Bombana No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/303958/perda-kab-bombana-no-6-tahun-2023","306f4b73-38d7-4d7f-ab4e-a9e57b1faf63","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[110],{"_97":111,"_99":112,"_36":113},"Perda Kab. Bombana No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/298134/perda-kab-bombana-no-8-tahun-2021","d56355ad-cca8-46a0-a23c-fe3400c53734","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BOMBANA REGENCY
NUMBER 11 OF 2013
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGES FOR PORT SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOMBANA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 156 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation of Bombana Regency concerning Port Service Charges;

In View of:

Law Number 29 of 2003 concerning the Establishment of Bombana Regency, North Kolaka Regency and Wakatobi Regency in Southeast Sulawesi Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 144, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4339);
Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437), as amended several times, most recently

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cce05d09-a530-488b-a21d-8e082228b69e","actionData","errors"]