[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ccdf063a-a2c9-4707-8631-a5145f40bc83","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2023 (4) : 111 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sehat, aman, terencana, dan teratur merupakan hak dan kebutuhan dasar bagi setiap Masyarakat yang harus dipenuhi dan diupayakan penataanya serta didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai dengan tetap mengacu Kepada Rencana Tata Ruang Wilayah; b. Bahwa pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah kawasan menyebabkan terbatasnya lahan Perumahan sehingga diperlukan suatu jaminan kepastian dalam bentuk tata kelola pengembangan Kawasan Pemukiman; c. Berdasarakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tetang Perumahan dan Kawasan Pemukiman,Pemerintah Daerah diberi peran dan tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada Masyarakat sehingga sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, badan Usaha dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan Pengaturan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;\r\n\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016.\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Perumahan, Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, Pemeliharaan dan Perbaikan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Penyediaan Tanah, Pendanaan dan Sistem Pembiayaan, Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Peran Sera Masyarakat, Pola Kemitraan dan Karifan Lokal, Pengawasan dan Pengendalian, Larangan, Sanksi Administratif, Ketententuan Penyidikan, Sanksi Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n Penjelasan : 17 hlm. Lamp : 20 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, dan mewujudkan keadilan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi pemenuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman sehat yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU); peningkatan kualitas dan pencegahan perkembangan Kawasan Permukiman Kumuh; dan penyediaan Rumah Susun sebagai solusi terhadap tingginya harga lahan bagi MBR.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial mencakup penyelenggaraan rumah dan perumahan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan setiap orang dengan izin yang diajukan kepada Bupati. Perencanaan perumahan harus memenuhi persyaratan lokasi dan menjamin pelaksanaan hunian berimbang. Perencanaan PSU didasarkan pada luas lahan peruntukan Perumahan. Pembangunan Perumahan dilakukan oleh Badan Hukum dengan mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemanfaatan Perumahan digunakan sebagai fungsi hunian dan kegiatan usaha terbatas. Pengendalian Perumahan dilakukan pada setiap tahapan, yaitu perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan. PSU yang telah selesai dibangun harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

\r\n\r\n

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman bertujuan mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan yang terencana dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Lingkungan Hunian perkotaan dilakukan melalui pengembangan dan pembangunan kembali. Pengendalian Kawasan Permukiman diwujudkan melalui penetapan peraturan zonasi. Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga fungsi Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi kriteria, tipologi, pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan Masyarakat.

","transitional_provisions","Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 158 dapat dikenai sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Perumahan, penguasaan sementara oleh Pemerintah Daerah, kewajiban membongkar sendiri bangunan, pembekuan/pencabutan PBG/SLF/SHM Sarusun/SKBG Sarusun, pembekuan/pencabutan izin usaha, kewajiban pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif, dan/atau pengenaan denda administratif.\r\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 156 huruf a dapat dikenakan ancaman pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.\r\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 156 huruf b dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.\r\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 156 huruf c dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.\r\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 156 huruf d dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.\r\n7. Pelanggaran terhadap Pasal 156 huruf e dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\r\n8. Pelanggaran terhadap Pasal 156 huruf f dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00.\r\n9. Pelanggaran terhadap Pasal 156 huruf g dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000.000,00.\r\n10. Pelanggaran terhadap Pasal 156 huruf h dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00.\r\n11. Pejabat yang melanggar Pasal 157 dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.\r\n12. Badan hukum yang melanggar Pasal 158 ayat (4) dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BATANG HARI
JAMBI PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF HOUSING AND SETTLEMENT AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n

Considering:

that healthy, safe, planned, and orderly Housing and Settlement Areas are a basic right and need for every Community that must be fulfilled and whose arrangement must be strived for, and supported by adequate Environmental Infrastructure, Community Facilities and Public Utilities while still referring to the Regional Spatial Plan;
that the growth and development of a regional area causes the limitation of Housing land so that a guarantee of certainty is needed in the form of governance for the development of Settlement Areas;
that based on Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas, the Regional Government is given the role and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ccdf063a-a2c9-4707-8631-a5145f40bc83","actionData","errors"]