[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ccc7559c-c33b-454b-80ff-45217defe62b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 06 Tahun 2023","number","06","year","2023","published_date","2023-04-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"46755570-d1c0-4683-96d5-037a783dcc28","Keterbukaan Informasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara","place_of_enactment","Penajam","theme","Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - PEDOMAN - PELAYANAN - INFORMASI - PUBLIK
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2023/06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya keterbukaan informasi publik yang mendasarkal pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan keterbukaan informasi\r\npublik di Kabupaten Panajam Paser Utara belum memiliki pengaturan sehingga belum dapat berjalan dengan baik, untuk meningkatkan pelayanan informasi\r\npublik yang ada di Kabupaten Panajam Paser Utara dibutuhkan pedoman sehingga dapat menghasilkan pelayanan informasi publik yang berkualitas, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pubfk Di Lingkungan Pemerintah Daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2008 \n Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban; Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan oleh BPD; Informasi yang dikecualikan; Standar Layanan Informasi Publik; Kelembagaan PPID; Keberatan dan Sengketa Informasi; Peran serta dan Pengaduan Masyarakat; Laporan, Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2023. \n 30 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik di Daerah, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, memberikan pedoman pelayanan Keterbukaan Informasi Publik bagi Pemerintah Daerah, meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi pada Badan Publik Daerah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas di Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik, serta hak dan kewajiban Badan Publik Daerah. Badan Publik Daerah berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik sesuai dengan kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan. Badan Publik Daerah juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien.

Peraturan ini juga mengatur jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat oleh Badan Publik Daerah. Selain itu, diatur pula mengenai kelembagaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), termasuk tugas dan wewenang PPID Utama dan PPID Pelaksana, serta struktur PPID. Peraturan ini juga mengatur mengenai Komisi Informasi Daerah (KID), termasuk tugas, wewenang, susunan organisasi, pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu anggota KID.

Peraturan ini juga mengatur mengenai mekanisme keberatan dan sengketa informasi, peran serta dan pengaduan masyarakat, serta laporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik. Terakhir, peraturan ini mengatur mengenai pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dan ketentuan penyidikan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

REGIONAL REGULATION OF PENAJAM PASER UTARA REGENCY
NUMBER 6 OF 2023
on

GUIDELINES FOR PUBLIC INFORMATION SERVICES
WITHIN THE REGIONAL GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to realize the implementation of a clean and authoritative regional government, public information disclosure is needed based on the principles of good governance;
that the implementation of public information disclosure in Panajam Paser Utara Regency does not yet have regulations so that it cannot run well;
that in order to improve public information services in Panajam Paser Utara Regency, guidelines are needed so that they can produce quality public information services;
that based on the considerations as intended in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ccc7559c-c33b-454b-80ff-45217defe62b","actionData","errors"]