[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ccbcba01-8482-4995-ab16-5833a4101910","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2014 tentang PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-06-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Anggaran pendapatan dan belanja daerah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (3)\r\nUndang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 tahun 2008, Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sesuai\r\nKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor\r\n1402/VI/Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan\r\nPeraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nKabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013;\r\nb. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf\r\na dilakukan agar Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah tahun Anggaran 2013 tidak\r\nbertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan\r\nperundang-undangan yang lebih tinggi; \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan\r\nLembaran Negara RI Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak\r\nBumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985\r\nNomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor\r\n12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun\r\n1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor\r\n3851);\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,\r\nTambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004\r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);\r\n6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor\r\n66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);\r\n7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI\r\nTahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI\r\nNomor 4421);\r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004\r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437),\r\nsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008\r\nNomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);\r\n9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004\r\nNomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);\r\n10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun\r\n2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor\r\n5049);\r\n11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI\r\nTahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran RI Negara\r\nNomor 5243);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005\r\nNomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang\r\nKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran\r\nNegara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran\r\nNegara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21\r\nTahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 49,\r\nTambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran\r\nNegara RI Nomor 4502) ;\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang\r\nPinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor\r\n136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\r\nPerimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor\r\n137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang\r\nSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI\r\nTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI\r\nNomor 4576) ;\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah\r\n(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan\r\nLembaran Negara RI Nomor 4577) ;\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun\r\n2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor\r\n4578);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar. Pelayanan\r\nMinimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150,\r\nTambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585) ;\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang\r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah\r\n(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan\r\nLembaran Negara RI Nomor 4614) ;\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI\r\nTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI\r\nNomor 5165) ;\r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nsebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun\r\n2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012\r\nNomor 10);\r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun\r\n2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nBantaeng Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng\r\nNomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nBantaeng Tahun 2013 Nomor 7);\r\n \n Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a\r\nTahun Anggaran 2013 sebagai berikut :\r\n(1). Pendapatan Rp. 556.110.764.909,08\r\n(2). Belanja Rp. 570.850.607.956.59\r\nDefisit Rp. (14.739.843.047.51)\r\n(3). Pembiayaan\r\n -Penerimaan Rp. 22.000.634.312,31\r\n-Pengeluaran Rp. 172.326.168.80\r\nPembiayaan Netto Rp. 21.828.308.143.51 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2014. \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 7)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 186 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 agar sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan Substansial:

Laporan Keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan dilampiri dengan laporan Kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 mencakup Pendapatan sebesar Rp. 556.110.764.909,08, Belanja sebesar Rp. 570.850.607.956.59, sehingga terdapat Defisit sebesar Rp. (14.739.843.047.51). Pembiayaan terdiri dari Penerimaan sebesar Rp. 22.000.634.312,31 dan Pengeluaran sebesar Rp. 172.326.168.80, menghasilkan Pembiayaan Netto sebesar Rp. 21.828.308.143.51.
Neraca per 31 Desember 2013 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp. 1.448.128.588.612,27, jumlah Kewajiban sebesar Rp. 5.348.067.692,39, dan jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp. 1.442.780.520.919,89.
Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 mencatat Saldo Kas awal sebesar Rp. 21.717.353.265,31 dan Saldo akhir kas sebesar Rp. 7.118.704.494.00.
Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Lampiran Peraturan Daerah ini mencakup berbagai laporan rinci seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, dan Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANTAENG REGENCY
YEAR 2014 NUMBER 3

REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 3 OF 2014

CONCERNING

ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2013

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ccbcba01-8482-4995-ab16-5833a4101910","actionData","errors"]