[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ccac7009-750c-4f36-b39d-a2f2d3e74a47","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tapin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 2016","number","13","year","2016","published_date","2016-10-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Penataan dan Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tapin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

EKONOMI - PERDAGANGAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tapin
ABSTRAK:	\n \n Dengan semakin berkembangnya usaha\r\nperdagangan eceran dalam skala kecil dan\r\nmenengah, usaha perdagangan eceran modern\r\ndalam skala besar, maka Pusat Perbelanjaan\r\ndan Toko Swalayan perlu dilakukan penataan\r\npenyelenggaraannya agar pertumbuhannya tidak\r\nmerugikan Pasar Rakyat. Berdasarkan ketentuan sebagaimana\r\ndimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-\r\nUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang\r\nPerdagangan, Pemerintah Daerah sesuai\r\nkewenangannya melakukan pengaturan tentang\r\npengembangan, penataan dan pembinaan yang\r\nsetara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat,\r\nPusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan\r\nperkulakan untuk menciptakan kepastian\r\nberusaha dan hubungan kerja sama yang\r\nseimbang antara pemasok dan pengecer dengan\r\ntetap memperhatikan keberpihakan kepada\r\nusaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan\r\ndan Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan\r\nToko Swalayan di Kabupaten Tapin. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan\r\nNomor 12 Tahun 2013. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tapin. Lokasi pendirian untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan\r\nwajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib\r\nmenyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan\r\n(hygienis), keamanan, ketertiban dan ruang publik yang nyaman. Pendirian Pusat Perbelanjaan harus memenuhi persyaratan\r\nketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan\r\nanalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar\r\nRakyat dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya. Untuk melakukan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan,\r\nwajib memiliki : IUP2R/IUP2T untuk Pasar Rakyat/Tradisional; IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plaza, dan Pusat Perdagangan;\r\ndan IUTM/IUTS untuk Minimarket, Supermarket, Department\r\nStore, Hypermarket dan Perkulakan. Setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan\r\nyang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9,\r\nPasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal\r\n15 dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan\r\ntertulis, pembekuan, pencabutan Izin Usaha. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016. \n Izin Pendirian diatur dengan Peraturan Bupati.\r\nPengaturan lebih lanjut tentang Perizinan diatur dengan\r\nPeraturan Bupati. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2016 mengatur penataan dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi serta pasar rakyat, memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar rakyat, mengatur keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tidak merugikan pasar rakyat, mendorong kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, UMKM dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta mewujudkan sinergi antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat, UMKM dan koperasi. Peraturan ini mencakup bentuk toko swalayan dan pusat perbelanjaan, penataan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban, dan ruang publik yang nyaman. Pendirian pusat perbelanjaan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kemitraan usaha dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko swalayan. Komoditi yang dijual diutamakan barang produksi dalam negeri. Untuk melakukan usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan, wajib memiliki izin usaha yang diberikan setelah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Penyelenggara usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan memiliki kewajiban seperti menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi, mentaati ketentuan izin usaha, meningkatkan mutu pelayanan, menjaga keamanan dan ketertiban, memelihara kebersihan, dan menyediakan fasilitas yang memadai.","transitional_provisions","1. Izin Usaha Perdagangan yang ada masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin dan dapat diperbarui sesuai Peraturan Daerah ini.\n2. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang belum melaksanakan program kemitraan wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan Izin Usaha. Pelanggaran terhadap Pasal 16 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TAPIN
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 13 OF 2016
ON
ARRANGEMENT AND ORGANIZATION
OF SHOPPING CENTERS AND MODERN RETAIL STORES
IN TAPIN REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAPIN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that with the increasing development of retail businesses on a small and medium scale, modern retail businesses on a large scale, the arrangement of Shopping Centers and Modern Retail Stores needs to be carried out so that their growth does not harm People's Markets;
that based on the provisions as referred to in Article 14 paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 on Trade, the Regional Government in accordance with its authority makes arrangements regarding the development, structuring and equitable and fair development of People's Markets, Shopping Centers, Modern Retail Stores, and wholesaling to create business

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ccac7009-750c-4f36-b39d-a2f2d3e74a47","actionData","errors"]